[lintasjabar tkp=”GARUT”] Dalam paparan sosialisasi 4 Pilar MPR RI, anggota MPR RI, Haerudin, S.Ag., MH menegaskan heterogenitas pemahaman di kalangan masyarakat baik kaitannya dalam wilayah keagamaan harus disikapi secara bijaksana.
Mengingat, sambungnya, keluasaan dan kedalaman nilai yang terkandung dalam sebuah ajaran agama tidak mampu diselami oleh semua orang karena memiliki keterbatasan. Sehingga dimungkinkan akan timbulnya persepsi dan tafsiran yang berbeda-beda pula dari nilai tersebut.
Hal itu disampaikannya dihadapan peserta dan tamu undangan sosialisasi 4 pilar MPR RI di Aula MTs Galmasi Kersamanah Kab. Garut Senin, (23/11/2020).
Untuk itu, dikatakan anggota Komisi IV dari Fraksi PAN ini, setiap perbedaan-perbedaan tersebut harus dipandang sebagai bagian upaya saling melengkapi, dan jangan dijadikan sebagai alasan memperkuat perbedaan.
“Pemahaman masyarakat Indonesia dalam menilai system politik dan eksistensi sebuah kekuasaan atau kepemimpinan negara pun berbeda-beda. Ada yang menilai boleh memilih pemimpin negara, karena itu sama halnya ada juga yang membolehkan pula menjatuhkan kepemimpinan sebuah negara, ada yang boleh memilih pemimpin negara tetapi tidak boleh menjatuhkan pemimpin yang telah dipilih. Begitu pula ada yang tidak boleh memilih pemimpin negara tetapi boleh menjatuhkan pemimpin negara dan ada yang tidak boleh memilih pemimpin negara dan tidak boleh pula menjatuhkan pemimpin Negara,” urai legislator dari Dapil Jabar XI ini.
Maka dari itu, ia memandang pemahaman-pemahaman model seperti itu perlu diluruskan dengan upaya-upaya pendekatan dialog dan tidak dengan pendekatan represif yang cenderung akan timbulnya kekerasan.
“Untuk menuju pada upaya terciptanya harmonisasi masyarakat dan negara tidak hanya dilakukan dengan pendekatan hukum formal saja, akan tetapi perlu adanya upaya pendekatan secara sosiologis, antropologis, historis maupun filosofis. Maka, sosialisai 4 Pilar yang dirancang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ini merupakan bagian dari upaya mendialogkan antar seluruh komponen anak bangsa dari berbagai unsur baik agama, keyakinan, kesukuan maupun pandangan politik untuk terciptanya sebuah harmonisasi antara masyarakat dengan negara.
Dengan demikian, sambungnya, diharapkan terciptanya kerukunan, persatuan, keadilan dan kesejahteraan sebagaimana termaktub baik dalam Pancasila maupun UUD 45.
[xyz-ips snippet=”bacajuga”]
Sementara itu, Pengurus YPI Galmasi, Moh Reza Ansori dalam sambutannya menyebut pemahaman tentang wawasan kebangsaan melalui Sosialisasi 4 Pilar MPR RI ini penting disampaikan kepada masyarakat.
Dikatakannya, disamping sebagai pengetahuan juga diharapkan dapat menjadi modal utama dalam membangun karakter masyarakat dalam menjalin interaksi social di masyarakat yang heterogen.
“Mengingat kondisi bangsa hari ini yang cenderung terpolarisasi dari berbagai aspek, perlu diupayakan adanya kesadaran bersama atau Common Sense yang bersumber dari nilai-nilai falsafah Negara Indonesia sebagai landasan utamanya,” ujarnya.
[xyz-ips snippet=”bacajuga”]
Sedang acara yang digagas YPI Galmasi ini tampak dihadiri perwakilan pengurus Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Galmasi Moh Reza Ansori, PC Pemuda Persis Kersamanah Teten Purnama Adz, PC Muhammadiyah Kersamanah Ihin Solihin, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Dede Suparman, Perwakilan Aparatur Desa Nanjungjaya Lukman, Perwakilan BPD Desa Nanjungjaya Amat Rahmat, serta dari Karang Taruna Desa Nanjungjaya Alvi. (Dent)
