BANDUNG, LINTAS JABAR – Universitas Sangga Buana YPKP (USB) Bandung menggelar kuliah umum bertema “Menuju Indonesia 2045: Anak Muda, Demokrasi dan Pertahanan Bangsa”, Kamis 29 Januari 2026.
Acara yang menjadi bagian dari Inaugurasi REVOSA 2025 ini menekankan tanggung jawab besar generasi muda dalam merawat masa depan bangsa di tengah berbagai tantangan struktural.
Kuliah umum dalam Inaugurasi REVOSA 2025 USB YPKP Bandung membuat konsentrasi para mahasiswa baru terfokus dalam menyimak materi empat tokoh narasumber yang kritis, tajam, serta visioner dalam menatap masa depan bangsa dan negara.
Di antaranya MS. Kaban (mantan Menteri Kehutanan era SBY), Refly Harun (pakar hukum tata negara), Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo (mantan Panglima TNI), serta pengamat politik Rocky Gerung.
Dalam pembukaannya, Rektor USB YPKP Bandung, Dr. Didin Saepudin, menyatakan bahwa mahasiswa angkatan 2025 merupakan calon pemimpin dan penentu arah bangsa pada momentum Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan bahwa pertahanan bangsa di era modern tidak hanya berkaitan dengan kekuatan militer, tetapi juga mencakup aspek moral, karakter, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, serta persatuan nasional.
“Ancaman terhadap bangsa bisa datang dalam bentuk hoaks, radikalisme, perpecahan, dan ketertinggalan teknologi. Semua itu hanya bisa dihadapi oleh generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berintegritas,” ujar Dr. Didin.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor III USB YPKP Bandung, Dr. Nurhaeni Sikki, S.A.P., M.A.P, mengatakan bahwa sebagai kunci menuju Indonesia Emas 2045, para mahasiswa diharapkan mampu bertransformasi menjadi warga negara yang beretika, sadar politik, dan tangguh dalam menghadapi ancaman non-tradisional.
“Kualitas masa depan Indonesia ditentukan oleh kapasitas intelektual dan kepedulian sosial mahasiswa. Universitas berkomitmen menjadi wadah dialektika bagi mahasiswa untuk tumbuh menjadi pemimpin merdeka yang siap menjaga kedaulatan serta kepentingan nasional,” katanya.
Sementara itu, Ketua Yayasan YPKP USB, Dr. Ricky Agusiady, mengingatkan bahwa bonus demografi yang tengah dinikmati Indonesia pada periode 2020–2035 bukanlah jaminan kesuksesan.
“Bonus demografi tidak otomatis menjadi berkah. Tanpa pembinaan yang tepat, bonus ini justru berpotensi berubah menjadi musibah demografi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya membangun generasi muda yang kritis dan beretika sebagai subjek utama demokrasi dan pertahanan bangsa.
M.S. Kaban: Jawa Barat dalam Status ‘Disaster’, Pengelolaan Hutan Hancur Lebur
Mantan Menteri Kehutanan era SBY, MS. Kaban, memberikan peringatan keras dalam pidatonya. Ia menyebut kondisi alam Jawa Barat sudah berada pada posisi ‘disaster’ atau bencana, dengan tutupan hutan yang hanya tersisa 19% dari ideal 30%.
“Kondisi alam Jawa Barat adalah bencana. Pengelolaan sistem alam kita sudah babak belur. Yang akan menjalani suasana babak belur itu adalah generasi muda ini,” tegas Kaban.
Ia mengungkap data memprihatinkan: luas kawasan hutan Indonesia yang semula 137 juta hektar (2009-2014) menyusut drastis menjadi hanya 110 juta hektar dalam 10 tahun terakhir.
“Yang 27 juta hektar digunakan untuk apa? Apakah masyarakat tahu?” tanyanya. Kaban juga mengkritik keras praktik tambang liar, seperti di Sumatera Utara yang menelan ratusan korban jiwa, serta kebijakan pemerintah yang dinilai kontradiktif. Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan, tapi operasi mereka tetap berjalan. Cabut izin tapi operasi legal, apa namanya? Ini pelegalan ilegal!,” sindirnya.
Kritik tersebut ia sandingkan dengan kegelisahan atas kondisi demokrasi.
“Demokrasi semakin elite. Dalam pemilihan langsung, yang dicalonkan hanya anak presiden. Negara ini mau dipimpin Gibran?” tanyanya retoris, menyoroti praktik dinasti politik.
Narasumber Lain Soroti Kebebasan Sipil, Geopolitik, dan Ekonomi
Kritik serupa dilontarkan Prof. Refly Harun yang menyoroti kriminalisasi kebebasan berpikir. Dengan menunjukkan buku “Jokowi’s White Paper”, ia menyatakan bahwa mengkriminalisasi pemikiran adalah pertanda demokrasi yang ‘sontoloyo’.
“Kalau ada pemerintahan yang masih mengkriminalkan orang berpikir, pasti negara itu demokrasinya sontoloyo,” ujarnya.
Sedangkan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo membawa analisis geopolitik, memperingatkan bahwa persaingan sumber daya global akan makin sengit akibat ledakan penduduk dunia. Ia mempertanyakan apakah generasi muda akan menjadi pewaris Republik atau “budak bangsa asing”.
Dari sisi ekonomi, pengamat politik Rocky Gerung menyoroti paradoks antara pencitraan (public relation) dan realitas. Ia mencontohkan promosi “Prabowonomics” di forum internasional yang justru dibarengi dengan hukuman dari pasar keuangan global akibat dugaan manipulasi data.
“Potensi kita mengalami crash. Secara real, kita mengalami pembusukan dalam ekonomi,” ujar Rocky.
Panggilan untuk Generasi Muda
Kuliah umum ini menegaskan bahwa perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 diwarnai oleh ancaman multidimensi: krisis ekologi akibat pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang buruk, pelemahan demokrasi dan kebebasan sipil, serta tantangan ekonomi dan geopolitik yang kompleks.
Para pembicara sepakat bahwa bonus demografi hanya akan menjadi kekuatan jika generasi muda saat ini—yang akan memimpin di 2045—dipersiapkan dengan karakter kuat, nalar kritis, keberanian moral, dan kepedulian terhadap lingkungan serta keadilan sosial. Masa depan Indonesia, sebagaimana disampaikan para narasumber, sepenuhnya berada di pundak dan pilihan generasi muda hari ini. (*)
