BANDUNG, LINTAS JABAR – Partai Gerindra menyatakan dukungan terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. Namun, partai berlambang burung garuda itu menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh menjadi beban baru bagi nelayan kecil yang selama ini bergantung pada laut sebagai sumber penghidupan.
Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady mengatakan menilai, prinsip PIT yang berorientasi pada pencegahan overfishing dan pengelolaan kuota penangkapan merupakan langkah penting bagi konservasi laut. Meski begitu, implementasinya harus dilakukan secara adil dan proporsional.
“Kami mendukung prinsip Penangkapan Ikan Terukur sebagai langkah menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mencegah overfishing. Namun kami menolak jika kebijakan ini hanya rapi di atas kertas tetapi menyulitkan nelayan kecil di lapangan,” tegas Daddy Rohanady Politisi Partai Gerindra dalam keterangannya belum lama ini.
Menurutnya, pengaturan kuota, zonasi, dan kewajiban teknologi pemantauan tidak boleh menjadi jerat yang menambah biaya operasional bagi nelayan tradisional. Sebab, banyak nelayan kecil yang belum memiliki kapasitas finansial maupun teknis untuk memenuhi tuntutan teknologi yang diwajibkan.
Program PIT berbasis kuota akan diberlakukan penuh mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini menjadi salah satu program prioritas KKP untuk menjaga kesehatan ekosistem laut serta mendongkrak ekonomi kelautan secara terukur.
Dalam mekanisme baru ini, pemerintah menetapkan kuota penangkapan per wilayah dan per jenis ikan, serta mensyaratkan penggunaan teknologi pemantauan kapal (vessel monitoring). KKP menilai langkah ini penting agar pemanfaatan sumber daya ikan tetap dalam batas aman dan tidak mengancam populasi di laut.
Namun, sejumlah kelompok nelayan menyampaikan kekhawatiran bahwa pengaturan kuota dan kewajiban teknologi akan meningkatkan biaya dan prosedur birokrasi yang memberatkan pelaku usaha kecil.
Daddy Rohanady menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan PIT agar tetap berada dalam koridor keberlanjutan lingkungan sekaligus keadilan sosial bagi seluruh pelaku perikanan.
“Kebijakan ini harus memastikan adanya subsidi teknologi untuk kapal kecil, penyederhanaan birokrasi kuota, dan penguatan koperasi nelayan. Nelayan harus dilibatkan sebagai mitra pengawas sumber daya ikan,” ujarnya.
Partai tersebut menilai, pelibatan nelayan dalam pengawasan akan meningkatkan kepatuhan tanpa menambah beban. Selain itu, penguatan koperasi dinilai penting agar nelayan kecil memiliki posisi tawar lebih baik dalam mengakses kuota, permodalan, hingga pemasaran.
Daddy mengingatkan bahwa laut bukan hanya arena bisnis bagi pelaku besar, tetapi ruang hidup bagi jutaan masyarakat pesisir. Karena itu, kebijakan PIT harus memastikan perlindungan terhadap nelayan kecil dan menjaga akses mereka terhadap sumber daya ikan.
“Laut adalah ruang hidup rakyat, bukan hanya arena bisnis segelintir pelaku besar,” tegasnya. (Red)
