BANDUNG, LINTAS JABAR – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. M.Q. Iswara mendorong agar pendapatan Provinsi Jawa Barat dapat meningkat. Baik melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Nasional Daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lainnya yanng sah.
Iswara menyampaikan, pendapatan Provinsi Jawa Barat dari PAD mengalami kenaikan sebesar Rp34 miliar, yang tadinya Rp19,3 triliun, kini menjadi Rp19,34 triliun. Adapun pendapatan dari transfer yang semula Rp11,1 triliun menjadi Rp11,14 triliun. Jika dijumlahkan secara keseluruhan, pendapatan Provinsi Jawa Barat meningkat sekitar 3,56 persen atau setara dengan Rp. 1 triliun lebih.
Menurut Iswara, pendapatan tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan oleh Badan Anggaran (Banggar). Diharapkan semua dinas penghasil di bawah koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat lebih maksimal untuk meningkatkan pendapatan.
”Ini masih jauh dari harapan rekan-rekan Badan Anggaran. Kami masih berharap ada kenaikan pendapatan. Oleh karena itu, semua dinas penghasil di bawah koordinasi TAPD dapat lebih kreatif dalam upaya menaikan pendapatan, khususnya pendapatan asli daerah,” ucap Iswara belum lama ini.
Iswara juga berharap agar pendapatan bisa melalui dari sektor pajak kendaraan bermotor seperti, balik nama, bahan bakar, kemudian dari pajak air permukaan, pajak rokok, dan juga dari pajak mineral yang bukan logam.
Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan pentingnya langkah konkret untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, H. Jajang Rohana, S.Pd.I mengungkapkan dalam situasi fiskal yang menantang, penguatan PAD menjadi kunci agar Jawa Barat tidak terlalu bergantung pada dana transfer atau TKD dari pemerintah pusat.
Jajang menilai banyak potensi aset daerah yang belum tergarap maksimal. Seperti halnya ia meminta Samsat Bersama Tiga Provinsi yang beroperasi di wilayah Polda Metro Jaya untuk meningkatkan pelayanan dari sektor pembayaran pajak dengan berbagai kemudahan.
Menurutnya, Samsat Bersama Tiga Provinsi memiliki peran penting dalam menyerap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi Jawa Barat dari sektor pembayaran pajak kendaraan bermotor.
“Banyak masyarakat Jawa Barat yang bekerja di wilayah DKI Jakarta, sebagai daerah penyangga pendapatan dari wilayah Bekasi, Depok atau yang berbatasan langsung dengan wilayah ibukota,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa sektor pajak kendaraan bermotor sangat penting dalam meningkatkan PAD Jawa Barat, oleh karena itu, pajak kendaraan harus bisa dimaksimalkan dengan baik. Terlebih, lanjut dia, dengan mengutamakan pelayanan yang mengedepankan kesadaran bagi Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajak tepat waktu. (AdiPar)
