BANDUNG LJ – Komisi B DPRD Provinsi Jabar mengatakan sebaiknya subsidi bahan bakar minyak (BBM) dicabut dan diberlakukan harga pasaran jika pemerintah tidak mampu menyiapkan anggarannya.
“Kalau tidak mampu, terus terang saja, beri penjelasan ke masyarakat, pasti masyarakat akan mengerti,” kata Anggota Komisi B DPRD Jabar Hasan Zainal Abidin kepada wartawan di gedung dewan jalan Diponegoro no 27 kota Bandung Senin (26/8) terkait menanggapi kelangkaan premium subsidi di Bandung.
Menurut politisi senior partai Persatuan Pembangunan ini , jika subsidi BBM dicabut, maka anggarannya dapat dialokasikan ke bidang lain seperti pembangunan atau perbaikan infrastruktur.Pencabutan dan pengalihan anggaran subsidi BBM itu, kata Hasan, banyak disetujui oleh beberapa ahli.
Legislator daerah pemilihan Bogor ini berharap, pemerintah pusat jujur dalam anggaran pengadaan BBM subsidi, dan terbuka kepada rakyat terkait kelangkaan BBM.
DPRD Jabar, lanjut dia, secepatnya akan mencari tahu masalah kelangkaan BBM yang dikeluhkan masyarakat diberbagai daerah di Jabar.
“Besok (Selasa) koordinasi dengan semua anggota (DPRD). Mudah-mudahan besok sore sudah ada jawaban (dari Pertamina),” kata Hasan. (Ihsan)
