CIANJUR (Lintasjabar.com),- Komisi D DPRD Provinsi Jawa Barat berharap agar Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat rajin turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengerjaan proyek-proyek infrastruktur jalan di Bina Marga, dan tidak hanya menyerahkan pengawasan kepada konsultan pengawas, harapan tersebut dikemukakan Anggota Komisi D ketika melakukan kunjungan kerja ke BPJ Wilayah Pelayanan I Cianjur (6/10).
Pada pertemuan di BPJ I Wilayah Pelayanan Cianjur, Wakil Ketua Komisi D, Memo Hermawan mengemukakan DPRD Provinsi Jawa Barat melalui kunjungan ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana progres pelaksanaan proyek infrastruktur di Jawa Barat pada tahun anggaran 2010 dan apa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan proyek tersebut.
Menurut Anggota Komisi D, Deddy Ismail, menjelang akhir tahun ini pihaknya melihat masih ada beberapa proyek besar di wilayah BPJ I yang pengerjaannya kurang dari target bahkan kualitas pengerjaannya kurang memuaskan. Karena itu dirinya berharap agar kepala BPJ memberikan teguran kepada konsultan pengawas sebagai bentuk pengawasan internal.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJ I Wilayah Cianjur, Yongga Bhakti, ST, MT mengatakan bahwa pengerjaan proyek infrastruktur semuanya berdasarkan hasil lelang yang telah dilakukan sebelumnya. Namun diakuinya bahwa kinerja konsultan pengawas memang kurang maksimal.
Selain hal tersebut dikemukakan pula bahwa ada beberapa faktor yang membuat pengerjaan proyek tidak maksimal yaitu curah hujan tinggi, sumber material disekitar lokasi proyek terbatas, terhambatnya aksesibilitas menuju lokasi proyek, kondisi lapangan yang sering terjadi longsor serta bertepatan dengan Hari raya Idul Fitri 1431 H sehingga pekerja tidak dapat bekerja optimal.
Menurut data, BPJ I Wilayah Cianjur untuk tahun anggaran 2010 ini memiliki alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 282,3 milyar dan sampai dengan 30 September 2010 telah terealisasi sebesar Rp. 127,4 milyar atau secara fisik sebesar 62,63 % dan keuangan 45,13%.
Data BPJ I menunjukkan bahwa ada empat proyek yang pengerjaannya secara fisik sampai September 2010 masih di bawah 50% yaitu, proyek peningkatan jalan Parung Panjang-Bunar dengan nilai kontrak Rp. 25,2 milyar secara fisik baru selesai 30,2% , Penggantian jembatan Kali Ulu nilai kontrak Rp. 20,7 milyar baru selesai 34,1%, Peningkatan jalan Sindangbarang-Agrabinta-Tegalbuleud nilai kontrak Rp. 44, 8 milyar baru selesai 22,5% serta Peningkatan jalan Sukanagara-Sindangbarang nilai kontrak Rp. 37,6 milyar baru selesai 40 %.
Terkait dengan pengerjaan proyek Kali Ulu sebagaimana yang pernah dikritisi Komisi D, Yongga mengemukakan bahwa memang untuk proyek tersebut kompetensi pekerja proyek dirasakan kurang terutama ketika dihadapkan pada kondisi cuaca yang tidak menentu. Karena itu pihaknya telah meminta kepada kontraktor untuk mengganti pekerja tersebut.
Sementara itu terkait dengan pengerjaan proyek infrastruktur jalan, Memo Hermawan meminta agar pada pelaksanaan proyek tahun mendatang, kegiatan di triwulan I dan II bisa dipadatkan, agar pada triwulan IV tinggal dilakukan evaluasi. Memo juga mengatakan bahwa bisa saja dilakukan penambahan pada proyek selama alasannya rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. (Irfan)
