BANDUNG, LJ – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mendukung visi Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” (nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif dan nilai inovatif).
Dikatakan anggota DPRD Jabar, H. Arif Hamid Rahman untuk itu sudah seharusnya konsep inovatif dan kolaboratif terbangun di semua sektor. Dengan demikian, diharap tidak akan ada persoalan dengan lembaga yang juga berkaitan dengan kepemlikian asset tersebut yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai induknya. Menurutnya, tentunya hal itu harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing wilayah.
Ditambahkannya, Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong pihak Pemerintah provinsi Jawa Barat untuk segera menyelesaikan penataan dan pendataan asset daerah. Sebab ia menilai, sampai saat ini masih cukup banyak asset daerah provinsi Jabar belum tertata dan terdata dengan baik, sehingga cukup wajar ada beberapa aset pemprov Jabar yang sejauh ini dikuasai pihak ketiga, baik aset bergerak maupun tidak bergerak.
Dikatakan, sebelumnya pengelolaan asset dipegang oleh Biro Asset Daerah, namun seiring perubahan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) kini pengelolaan asset dipegang oleh BPKAD.
“Kita berharap, mudah-mudahan saja dengan perubahan pengelolaan asset ini dapat lebih meningkat kinerjanya,” terang Haji Arif sapaan akrabnya kepada Lintasjabar.com melalui sambungan selulernya, Sabtu (18/1/2020).
Seperti halnya, sambung Arif, keberadaan Waduk Darma merupakan salah satu aset potensial yang dimiliki oleh Pemdaprov Jabar. Selain dimanfaatkan sebagai sumber air, pertanian, dan pust perekonomian masyarakat saat ini Waduk Darma Kuningan sedang berbenah dan bersiap menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan Jawa Barat.
Pemdaprov Jabar sendiri telah mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi Waduk Darma pada tahun anggaran 2020, hal ini sebagai wujud kesungguhan Pemprov Jabar dalam membangun destinasi pariwisata unggulan di Jabar khususnya di Kabupaten Kuningan.
Maka itu, politisi Partai Gerindra ini menghimbau kepada stakeholder terkait agar benar-benar memanfaatkan anggaran serta menjaga aset Waduk Darma, sehingga ke depannya diharapkan waduk tersebut selain memberikan manfaat kepada masyarakat juga dapat turut berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ke depannya Komisi I akan selalu mengawal aset-aset di Provinsi Jabar, dan khusus Waduk Darma ini Komisi I akan berkoordinasi dengan Komisi II DPRD Jabar untuk terus melakukan pengawalan serta pengawasan terkait aset dan pariwisata di Provinsi Jawa Barat,” terangnya.
Bahkan, lanjut dia, Komisi I DPRD Jabar akan terus melakukan pengawalan bagi pemaksimalan aset-aset di Provinsi Jabar. Tujuannya, sambung dia, setiap aset OPD itu mampu menghasilkan PAD.
“Memang sampai saat ini Pemprov Jabar belum memiliki databased asset. Padahal Komisi I sudah beberapa kali meminta pihak Pemprov jabar untuk secepatnya menata dan mendata atau membuatkan databased asset,” ujarnya.
Arif menilai ada cukup banyak aset pemprov Jabar yang dikuasai dan bahkan di klaim milik pihak lain atau pihak ketiga. Padahal, secara de jure masih tercatat dalam buka aset sedangkan secara de facto sudah dikuasi pihak ketiga atau pihak lain, sehingga hampir setiap tahun menjadi bahan temuan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
“Untuk itu, permasalahan kepemilikan aset daerah, agar ditata dan didata dengan baik yang disertai bukti-bukti kepemilikan yang sah atau legalitas berupa Surat-surat/ Sertifikat, kita (DPRD Jabar-red) akan terus mendorong pihak Pemprov Jabar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) untuk segera menyelesaikan pendataan atau membuat database asset,” harapnya.
Dengan peningkatan pendataan asset diharapkan Arif, supaya ke depan tidak ada masalah saat pemeriksaan oleh pihak BPK.
“Kita bangga dan mengapresiasi atas keberhasilan pemerintahan provinsi Jabar (Pemprov dan DPRD Jabar) yang secara bertuurt-turut sebanyak delapan (8) meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecuali (WTP) dari BPK RI. Namun dibalik meraih WTP masih ada catatan, terutama soal Asset Daerah. Untuk itu dalam setiap kali rapat dengan mitra kerja khususnya dengan BPKAD, Komisi I terus mengingatkan dan minta agar segera menyelesaikan pendataan atau membuat databased asset,” ujar mantan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandung ini.
Komisi I menilai pengamanan dan pengelolaan asset pemprov Jabar yang tersebar di 27 kabupaten/kota se Jabar banyak yang belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya asset yang masih tumpang tindih dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi lain. (adv/red)
