BANDUNG LJ – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar dialog hearing dengan elemen pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pangandaran di Desa Legok Jawa Kecamatan Cimerak berkaitan dengan penunjukkan Kabupaten Pangandaran yang ditunjuk sebagai salah satu tempat (venue) penyelenggaraan cabang olahraga berkuda dan terjun payung pada PON XIX. (20/11).
Dalam dialog hearing tersebut, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Agus Wliiyanto mengatakan penunjukan Kab. Pangandaran, khususnya Desa Legok Jawa sebagai salah satu venue penyelenggaraan PON XIX harus membawa dampak bagi masyarakat setempat. Apalagi Pemprov Jabar telah mengalokasikan dana sekitar 7 milyar untuk pembangunan dan pembenahan fasilitas olah raga berkuda.
“Bukan hanya lapangan berkudanya yang dibenahi, namun tentunya diharapkan pula pembangunan infrastruktur pendukung lainnya juga harus dilakukan, dan ini juga mudah-mudahan akan berdampak bagi masyarakat di Desa Legok Jawa sendiri,” paparnya.
Selain berdialog mengenai kesiapan Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu tempat penyelenggaraan PON, pada kesempatan tersebut Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.
Beberapa aspirasi yang disampaikan masyarakat diantaranya mengenai masalah pendidikan , masalah pembangunan infrastruktur jalan serta masalah pembangunan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) di Pangandaran.
Terkait pembangunan RSUD, Anggota Komisi E Maman Abdurachman mengatakan, untuk program kesehatan, perintah membuat program satu kab/kota memiliki 2 RSUD sebagai rumah sakit rujukan bagi orang sakit. Karena itulah pihaknya akan mendorong Pimpinan Komisi untuk membuat surat rekomendasi mendukung pembangunan RSUD di Kab. Pangandaran, terlebih program satu kab/kota dua RSUD ini merupakan program nasional untuk mendukung implementasi BPJS.
Sementara itu Pejabat Bupati Pangandaran Enjang Nafandi dalam sambutannya meminta dukungan DPRD Provinsi Jawa Barat terkait penyelenggaraan PON XIX di wilayahnya. Kegiatan dialog hearing yang diselenggarakan DPRD Provinsi Jawa Barat ini, selain dihadiri oleh Anggota Komisi V serta jajaran pemerintah daerah Kab. Pangandaran juga dihadiri para kepala desa se-Kab. Pangandaran, tokoh masyarakat serta KONI Pangandaran. (Ihsan)
