BANDUNG LJ – Ketua Komisi V DPRD Jabar Agus Wellyanto menyebut bahwa OPD di daerah pun harus memiliki inisiatif dalam mengatasi persoalan di bidang kesehatan dan pendidikan. Bahkan, untuk mengatasi persoalan kesehatan, pihaknya meminta OPD menguatkan langkah preventif.
Hal itu penting menyusul sejumlah program pemerintah pusat yang mengeluarkan kartu Indonesia sehat.“Jangan hanya kuratif, karena artinya kan terlambat,” kata Agus di Gedung DPRD Jabar,Senin (10/11).
Sementara itu, anggota DPRD Jabar periode 2009-2014 Ujang Fahpulwaton mengapresiasi program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera yang dikeluarkan Presiden Jokowi.
Kendati begitu, pihaknya berharap program tersebut telah dianggarkan ke dalam APBN 2015. Terlebih setiap program harus ada anggarannya.
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, APBN 2015 tidak memasukan berbagai program Jokowi-JK tersebut. Pihaknya khawatir program itu tidak bisa dirasakan masyarakat meskipun telah resmi diluncurkan pemerintah pusat.
“Bagaimana kalau kartunya ada tapi tidak bisa digunakan. Ini akan berbahaya dan mengecewakan masyarakat. Program ini bukan program pencitraan, jangan hanya pencitraan Jokowi, tapi masalah kepercayaan kepada pemerintah,” pungkasnya. (San)