KAB. GARUT, LINTAS JABAR – Sila keempat Pancasila mengandung makna bahwa pemerintahan di Indonesia harus dijalankan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
Musyawarah adalah upaya bersama untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan bersama dengan sikap rendah hati. Keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan bersama.
Karenanya, anggota MPR RI Muhammad Hoerudin Amin merasa prihatin dan menekankan pentingnya kembali mengembangkan budaya musyarawah untuk mufakat yang dinilai makin meluntur belakangan ini.
“Padahal, pola ini yang dikembangkan oleh para pendiri dan pendahulu ketika merintis Republik Indonesia,” terang Hoerudin sapaan akrabnya dihadapan warga Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Senin 16 Desember 2024.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN mengungkapkan bahwa nilai budaya musyawarah dan mufakat langsung berasal dari Pancasila sebagai dasar negara. Begitu pula pengambilan keputusan dengan konsensus dinilainya sebagai cara yang lebih tepat karena lebih memungkinkan mencapai win-win solution dalam berbagai persoalan.
“Semangat Pancasila khususnya yang terkandung dalam sila keempat yakni menitiktekankan pada upaya membangun semangat persamaan dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan strategis,” ujarnya.
Oleh karenanya, Hoerudin menilai, dalam musyawarah mufakat, tidak ada istilah menang kalah melainkan keputusan yang bulat sempurna.
“Musyawarah mufakat adalah proses untuk mencapai kesepakatan bersama dengan cara berunding. Dan musyawarah mufakat merupakan bagian dari nilai-nilai budaya Indonesia dan dasar hukum dalam sistem pemerintahan Indonesia,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan beberapa prinsip musyawarah mufakat diantaranya, keputusan harus dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, setiap peserta memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengemukakan pendapat, keputusan harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tidak mengutamakan sifat egois tiap individu maupun kelompok, juga harus menghargai peserta musyawarah lain. (Dent)
