Mahasiswa UT MARA Sabah Malaysia Sambangi DPRD Jabar

BANDUNG LJ – Puluhan mahasiswa Universiti Teknologi (UT) MARA Sabah Kampus Kota Kinabalu Malaysia yang berkunjung ke DPRD Provinsi Jawa Barat dalam rangka mengetahui sistem pemirintahan di Indonesia khususnya di Jawa Barat.Rombongan studi tour ini di terima Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

Dalam kunjungannya yang dipimpin  Hjh Zuraidah binti Zaaba. Dr tersebut, rombongan dari Univeristi MARA diterima oleh Kabag Humas dan Protokol, Nanang Syaefuddin, S.Sos, MSi dan Kabag Hukum dan Perundang-undangan Denny Yusuf, SH yang memberikan penjelasan dan informasi terkait tugas dan fungsi kedewanan.

Pada diskusi dengan para mahasiswa, kabag Hukum dan Perundang-undangan, Denny Yusuf memaparkan sistem pemerintahan di Indonesia yang terdiri dari tiga level pemerintahan yaitu pusat, provinsi serta kab/kota serta memiliki kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Sistem pemerintahan di Indonesia saat ini tidak lagi terpusat melainkan  menggunakan sistem otonomi daerah dimana masing-maisng level pemerintahan memiliki kewenangan masing-masing, terkecuali mepat masalah yang memang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” demikian di jelakan Denny.

Denny menjelaskan dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia mencapai 46 juta jiwa, jumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat adalah terbanyak di Indonesia, yaitu 100 orang anggota terdiri dari 10 partai pemenang pemilu yang tergabung dalam  8 fraksi.

Menjawab pertanyaan dari salah seorang dosen Universiti MARA terkait perubahan signifikan yang terjadi di Indonesia pasca reformasi, Denny menjelaskan  perubahan yanh paling signifikan adalah semakin terbukanya sistem demokrasi di Indonesia, kebebasan mengemukakan pendapat serta pembangunan yang tidak lagi terpusat di ibukota. Namun Kabag Perundang-undangan ini juga mengakui adanya kesenjangan atau disparitas ekonomi yang semakin tajam sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang mahasiswa.

Karena itulah lanjut Denny, saat in muncul kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga kesenjangan dapat diminimalisir. (Ydi)

Tinggalkan Balasan