Pemprop Jabar Harus Secara Serius Perhatikan Penyandang Disabilitas

  • Bagikan

BANDUNG, LJ – Puluhan penyandang Disabilitas beramai-ramai mendatangi DPRD Jabar, mereka menuntut hak hidup layak, pendidikan, kesehatan, sosial, lapangan pekerjaan.

Dalam UU No 28/2013 tentang pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan Perda Jabar No 3 Tahun 2012 tentang Disabilitas, sudah cukup jelas kewajiban pemerintah terhadap disablitas, Namun, sampai kini hak-haknya masih belum juga dipenuhi oleh pemerintah.

Dikatakan Koordinator Disbilitas Bergerak Jawa Barat Irpan Rustandi, hak sebanyak 153.000 kondisi penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat, hidupnya cukup memprihatinkan. Padahal regulasi sudah jelas yaitu UU No 28 tahun 2013 dan Perda Jabar No 3 Tahun 2012.

“Untuk itu, kami mendatangi Kantor DPRD Jabar untuk menuntut hak-hak kami yang sampai kini masih jauh dari perhatian pemerintah baik oleh Eksekutif, Legislatif dan Stakeholder,” ujarnya saat beraudensi dengan anggota Komisi V DPRD Jabar yang diterima Habib Syarif Muhammad dan Ikhwan Fauzi, kemarin.

Diungkapkannya, dari 153.000 penyandang disabilitas yang ada di Jabar, rata-rata latar belakang pendidikan penyandang disabilitas hanya tamatan SD dan SMP. Sementara dunia kerja sudah kini mempersyaratkan D3 atau S1 sehingga mereka tidak bias berkompetisi.

“Karena masih rendahnya tingkat pendidikan tentunya berdampak paradigma berpikir juga berbeda, mereka lebih cenderung menunggu bantuan daripada meningkatkan kemampuan dan kapasitas dirinya sendiri untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya,” terangnya.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh Disabilitas Bergerak Jawa Barat, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Habib Syarief Muhammad mengatakan bahwa hingga sampai saat ini DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan upaya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Jawa Barat.

Ia pun merasa prihatin ketika mengetahui bahwa kondisi penyandang disabilitas saat ini kondisinya masih memprihatinkan. Maka itu, ia menilai Provinsi Jawa Barat perlu betul-betul memberikan perhatian yang khusus kepada kaum disabilitas. Dengan kondisi permasalahan yang kompleks Habib menginginkan penanganan permasalahan ini harus dikaji secara komprehensif.

“Kita malu dengan provinsi-provinsi yang lain yang sudah memberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan ini,” kata Habib. (Herdi)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan