Perubahan SOTK Pengelolaan Asset Oleh BPKAD Diharap Lebih Meningkatkan Kinerja

BANDUNG, LJ – Pengelolaan asset sebelumnya dipegang oleh Biro Asset Daerah, namun seiring perubahan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) kini pengelolaan asset dipegang oleh BPKAD.

Namun demikian, DPRD Jabar khususnya Komisi I menilai pengamanan dan pengelolaan asset pemprov Jabar yang tersebar di 27 kabupaten/kota se Jabar banyak yang belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya asset yang masih tumpang tindih dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi lain.

“Maka, kita berharap, mudah-mudahan saja dengan perubahan pengelolaan asset ini dapat lebih meningkat kinerjanya,” terang Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, H. Arif Hamid Rahman, SH di Bandung kepada lintasjabar.com belum lama ini.

Dijelaskannya DPRD Jabar mendukung visi yakni terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi” (nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif dan nilai inovatif). Untuk itu sudah seharusnya konsep inovatif dan kolaboratif harus sudah terbangun di semua sektor. Sehingga tidak akan ada persoalan dengan lembaga yang juga berkaitan dengan kepemlikian asset tersebut yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai induknya. Tentunya hal itu harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing wilayah.

“Pengelolaan BPKAD harus bersinergi, kondisi saat ini kan sedikit membingungkan karena di kelola OPD tertentu. Sehingga konsep inovasi kolaborasi harus ada. Dengan wewenang ada di setda,” papar anggota dewan yang terpilih dari Dapil I meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.

Ia mengharapkan, agar permasalahan asset ini tidak terus-terusan menimbulkan masalah, maka sudah sebaiknya dilakukan pengamanan yaitu di pagar, dan dibuatkan plang papan nama dengan mencantumkan nomor sertifikat atas kepemilikan yang sah. Hal ini dinilainya agar tidak selalu berbenturan dengan pihak ketiga atau masyarakat. Dan ditegaskannya, Komisi I tidak bisa mengintervensi jika sudah dalam hukum. (AdiPar)