BANDUNG, LINTAS JABAR – Dalam rangka memajukan pertanian di Jawa Barat, Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Barat telah melaksanakan Rapat Kerja Daerah tahun 2025 pada hari Sabtu, 8 Februari 2025 bertempat di Gedung II Universitas Padjadjaran, di Kota Bandung.
Rakerda adalah amanat AD/ART pasal 26 yang menyatakan bahwa organisasi harus melaksanakan Rakerda sekurang-kurangnya dua kali dalam lima tahun, salah satunya menetapkan rencana kerja tahunan.
Rakerda ini dipandang sangat penting karena hasilnya adalah rencana strategis yang komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan di Indonesia.
“Isu yang kami usung saat adalah pengentasan kemiskinan petani,” demikian disampaikan oleh Ketua DPD HKTI Jawa Barat Diyan Anggraini dalam sambutan pembukaannya.
“Program HKTI Jawa Barat tidak lagi hanya normatif menjaga keberlangsungan organisasi, tetapi harus jelas bisa meningkatkan taraf hidup petani, menjadikan petani bukan sebagai objek kegiatan, tetapi menjadi subyek program kerja,” tandasnya.
Rakerda dihadiri oleh para pengurus DPD HKTI Jawa Barat, para dewan penasehat, dewan pakar, dan para ketua DPC kabupatan dan kota di Jawa Barat. Rakerda ini adalah yang pertama sejak pelantikan pengurus DPD HKTI Jawa Barat pada bulan Desember 2024 lalu.
Para wakil ketua umum yang membidangi 20 bidang secara bergantian memaparkan program-program unggulannya masing-masing Rakerda berlangsung dinamis dengan adanya saling memberikan pandangan dan usulan yang semuanya bermuara dalam satu visi mewujudkan pertanian Jawa Barat yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan demi kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan nasional.
Pengentasan kemiskinan petani hanya dapat dilakukan apabila lembaga usaha kolaboratif yang menangani pertanian dari hulu hingga ke hilir, dari teknologi penanaman, peningkatan value hasil pertanian melalui hilirisasi/industrialisasi pertanian sampai ke pemasaran.
Tentu saja, peningkatan kesejahteraan dapat terwujud jika petani dibekali pendampingan, pelatihan, akses teknologi, akses permodalan, dan akses pasar. penguatan infrakstruktur; pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, advokasi dalam memperjuangkan hak-hak pertani; kemitraan dan kolaborasi dengan semangat gotong royong; serta hilirisasi dengan melakukan transformasi komoditas primer menjadi berbasis nilai tambah yang memiliki daya saing global.
“Untuk itu DPD HKTI Jawa Barat akan membentuk Koperasi Multi Pihak (KMP) sebagai langkah strategis meningkatkan kesejahteraan petani melalui sistem ekonomi kolaboratif, terintegrasi, dan berkelanjutan antara petani, investor, market, dan stake holder lainnya,” ujar H. Yayat S. Andhie, Sekretaris Umum DPD HKTI Jawa Barat.
Implementasi rencana ini memerlukan kerjasama yang solid antara seluruh pengurus, anggota, dan pemangku kepentingan terkait. Harapannya dengan melibatkan berbagai pihak, sumber daya alam yang ada, serta pemanfaatan teknologi baik dari sisi produksi maupun teknologi digital, KMP bisa menjadi model ekonomi kerakyatan kolaboratif berkelanjutan.
Selain membahas program kerja, dalam kesempatan Rakerda ini DPD HKTI Jawa Barat menyerahkan SK dari Dewan Pimpinan Nasional untuk kepengurusan baru 6 DPC kabupaten/kota.
Saat ini DPD HKTI Jawa Barat juga sudah menetapkan kepengurusan 6 DPC, sedangkan 3 DPC sedang dalam proses verifikasi. (Red)
