Ratusan Guru Tergabung MGMP PPKn Kab. Bandung Adukan Nasibnya ke Komisi X DPR

[lintasjabar] Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kabupaten Bandung, Jawa Barat mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Dalam press realease yang diterima redaksi, Sekira 138 orang guru ini mengadukan serta memperjuangkan nasib mereka baik terkait kenaikan pangkat maupun nasib para guru swasta yang selama ini belum mendapat perhatian serius pemerintah. Serta keluhan mereka soal perlakuan berbeda di daerah dalam proses kenaikan pangkat dibanding dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.

Selain itu, MGMP PPKn Kabupaten Bandung juga mempersoalkan prosedur yang berlaku dalam proses pengajuan kenaikan pangkat guru termasuk standar administrasi yang rumit, serta para perwakilan para huru yang didominasi guru swasta yang mengajar di sekolah negeri ini mempertanyakan nasib mereka ke depannya.

[xyz-ips snippet=”bacajuga”]

Selanjutnya kehadiran MGMP PPKn Kabupaten Bandung diterima anggota Komisi X DPR RI, Dadang Rusdiana. Pada kesempatan itu, Dadang Rusdiana yang juga sebagai sekretaris Fraksi Partai Hanura menegaskan saat ini Komisi X terus berupaya memperjuangkan berbagai persoalan khususnya di bidang pendidikan baik terkait anggaran maupun soal pengawasan terhadap penjabaran UUD 1945 dan PPKn di sekolah.

Namun demikian, terang Kang Darus sapaan akrabnya, tidak mudah merealisasikan terkait anggaran di sektor pendidikan terutama memperjuangkan nasib para guru sebab diakuinya ada sejumlah faktor yang menjadi permasalahan pendidikan di Indonesia, salah satunya faktor goegrafis. Sehingga Presiden Joko Widodo cenderung lebih dahulu memprioritaskan infrastruktur jalan sehingga memudahkan akses yang berimbas pada penyelesaian faktor geografis pada sektor pendidikan Indonesia.

“Faktor yang berpengaruh dalam pendidikan di Indonesia harus kita akui terkendala pada faktor geografis. Semisal akses dari rumah ke lokasi sekolah untuk daerah pelosok serta beberapa daerah menjadi kendala tersendiri,  maka itu Presiden Joko Widodo memprioritaskan terlebih dahulu pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai akan berimbas pada penyelesaian faktor geografis tadi,” katanya.

Lebih dari itu, menurut Kang Darus pendidikan vokasi merupakan unsur penting untuk mengimbangi kualitas pendidikan dan kesejahteraan para guru. Seraya dirinya berjanji akan terus memperjuangkan persoalan yang dihadapi para guru dan membahasnya di Komisi X.

Usai pertemuan tersebut, para guru MGMP PPKn Kabupaten Bandung yang kebanyakan perempuan tersebut selanjutnya banyak yang meminta anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini untuk berfoto bersama. (Ihsan)