BANDUNG, LINTAS JABAR – Perubahan nama provinsi menjadi Tatar Sunda harus dipandang secara utuh, selain mempertimbangkan identitas budaya, pemerintah daerah juga masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang lebih mendesak untuk diselesaikan.
“Kalau bicara identitas saya memahami itu. Tetapi sejarah yang kita pegang juga tidak bisa mengingkari adanya perkembangan zaman dan kondisi faktual. Karena itu, perubahan nama provinsi tidak bisa diputuskan begitu saja,” ujar Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa di Gedung DPRD Jabar, Selasa 7 Juli 2026.
Bahkan Buky mengatakan, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan ialah tetap mempertahankan nama Provinsi Jawa Barat, sembari memperkuat identitas budaya Sunda melalui berbagai kebijakan.
“Kita bisa mempertahankan nama Jawa Barat, tetapi identitas budayanya diperkuat. Kita dorong agar Jawa Barat semakin identik dengan identitas Kesundaan,” katanya.
Menurut dia, saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah dibandingkan membahas perubahan nama provinsi.
“Kita masih menghadapi persoalan fiskal, kemiskinan, angka pengangguran, dan berbagai persoalan lainnya. PR kita masih banyak,” ucapnya.
Tak ketinggalan, Buky juga menyanggah opini yang berkembang bahwa DPRD Jabar telah menyepakati perubahan nama provinsi.
“Kita (DPRD Jabar) hanya menyepakati hal itu untuk dibahas dan dimusyawarahkan,” tegasnya. (San)
