Bandung (Lintasjabar.com) Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengingatkan agar seluruh Kementrian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) yang ada di Jawa Barat untuk segera melaksanakan lelang secara elektronik. Apalagi sesuai Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, mewajibkan seluruh instansi Pusat dan Daerah untuk mengumumkan rencana umum pengadaan, dan mengumumkan lelang non e-Proc di website pengadaan nasional melalui LPSE, serta lelang menggunakan SPSE. Untuk itu LPSE Jabar siap melayani permintaan bimtek aplikasi dan akses kepada Panitia/ULP pada instansi Pusat dan Daerah. Balai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat. “Itu amanat Perpres yang mewajibkan lelang melalui LPSE,” tegasnya
Sampai saat ini, menurut Kepala Balai LPSE Provinsi Jawa Barat Ika Mardiah untuk lelang Tahun Anggaran 2011, baru Universitas Padjadjaran dan Bank Jabar Banten (BJB) Syariah yang memulai lelang. Diharapkan pada akhir bulan Januari ini, paket-paket pekerjaan pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat akan segera dilelangkan oleh ULP Jawa Barat. Untuk mengantisipasi melonjaknya satuan kerja (Pusat dan daerah) yang akan menggunakan SPSE, Balai LPSE Jabar telah meningkatkan kapasitas personil maupun hardware, termasuk penambahan ruang training dengan kapasitas 20 PC agar dapat melayani lebih banyak pengguna, baik Panitia maupun Rekanan.
Lebih lanjut Ika menjelaskan dalam uraian lebih rinci dalam Perpres 54/2010 bahwa K/L/D/I agar menghubungi LPSE terdekat untuk mendapatkan akses dan bimbingan teknis (bimtek) aplikasi. Mengingat baru ada satu LPSE, menyebabkan instansi vertikal yang berada di Jawa Barat langsung ke LPSE Jawa Barat. Karenanya sejak awal Januari 2011, LPSE Jawa Barat memberikan bimtek aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) kepada Panitia dari beberapa instansi vertikal, antara lain unit yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPS Provinsi Jawa Barat dan BPS seluruh kabupaten/kota serta unit-unit di bawah Badan Geologi, Kementerian ESDM.
Keikutsertaan instansi vertikal dimulai sejak tahun 2009, diantaranya instansi vertikal di bawah Kementrian Pendidikan Nasional, yaitu PPPPTK IPA yang berkantor di Bandung memanfaatkan LPSE Jawa Barat. Jumlah instansi vertikal yang menggunakan SPSE Balai LPSE Jawa Barat di tahun 2010 semakin meningkat. Tercatat ada 7 K/L dengan unit-unit di bawahnya yang bergabung di LPSE Jawa Barat. Di samping itu terdapat 4 Perguruan Tinggi dan 14 kabupaten dan kota . “Tentunya di samping instansi vertikal, LPSE Jabar sangat mendorong pemerintah kabupaten/kota lainnya segera bergabung,” tutur Ika di Gedung LPSE Provinsi Jawa Barat, Dago Resort Bandung, Senin (17/1). (Dudi)
