BANDUNG, LINTAS JABAR – Sebelumnya, pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto tengah mengkaji kebijakan work from home (WFH) satu hari per minggu mulai April 2026 sebagai langkah strategis efisiensi konsumsi BBM.
Tak luput kebijakan ini disiapkan untuk mengantisipasi potensi krisis global akibat konflik di Timur Tengah. Bahkan pemerintah mempertimbangkan beberapa opsi demi menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% meskipun harga minyak dunia melonjak akibat ketidakpastian konflik antara Iran dengan AS-Israel yang sudah memasuki pekan keempat.
Bahkan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengestimasi penerapan work from home satu hari dalam sepekan berpotensi menghemat 20% konsumsi BBM.
Menyikapi hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyatakan kesiapannya untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah pusat terkait wacana penghematan bahan bakar minyak (BBM). Salah satu opsi yang disiapkan adalah penerapan skema bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai bagian dari efisiensi energi nasional.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengungkapkan bahwa langkah efisiensi sebenarnya sudah mulai dilakukan di lingkungan legislatif Jabar, terutama akibat tekanan APBD 2026. Ditegaskannya, pihaknya akan mengikuti aturan teknis yang nantinya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Sudah melakukan penghematan, seperti menghapus kunjungan luar provinsi dan luar negeri, serta menekan anggaran makan dan minum,” ujar Ono Surono, Jumat (27/3/2026).
Menurut Ono, skema WFH maupun rapat secara daring bukan merupakan kendala besar bagi anggota dewan. Bahkan, sebutnya, pengalaman selama masa pandemi Covid-19 beberapa tahun silam menjadi modal penting bahwa sistem kerja jarak jauh tetap bisa berjalan efektif tanpa mengganggu fungsi legislasi.
“Rapat lewat zoom meeting, itu tidak sulit. Sudah pernah dijalankan, kecuali untuk agenda tertentu seperti rapat paripurna,” kata Ono.
Selain potensi penerapan WFH, DPRD Jabar juga sudah mulai memperketat penggunaan energi di area perkantoran. Dan salah satu langkah nyata yang diambil adalah pembatasan penggunaan listrik dan perangkat pendingin ruangan (AC) di luar jam operasional kantor. (*)
