KAB. BANDUNG, LJ – Terkait terus berulangnya permasalahan kelangkaan dan mahalnya harga pupuk bersubsidi, mendapat sorotan dan perhatian anggota DPRD Jawa Barat asal Partai Amanat Nasional (PAN) Hj Thoriqoh Nasrullah Fitriyah ST ME Sy.
Anggota Komisi III ini mengaku menerima banyak keluhan soal kelangkaan dan mahalnya harga pupuk bersubsidi dari para petani yang disampaikan langsung kepadanya dalam setiap agenda reses.
“Masalah pupuk ini terus berulang, dan banyak terjadi di wilayah pertanian di Kabupaten Bandung dan wilayah pertanian lainnya di Jabar,” jelas politisi PAN dari Dapil Jabar II ini menyinggung langkanya pupuk bersubsidi di Bandung belum lama ini.
Menurutnya, dalam menjaring aspirasi di setiap kali reses di beberapa titik, dirinya kerapkali mendapat keluhan dari para petani menyoal kelangkaan dan mahalnya harga pupuk bersubdisi.
“Di setiap reses, yang kebetulan resesnya di wilayah pertanian. Itu banyak para petani yang mengeluhkan soal kelangkaan dan mahalnya harga pupuk bersubsidi. Dan mirisnya hal ini terus berulang,” ungkap dia.
Dirinya menerima informasi dari para petani, masalah kelangkaan dan mahalnya harga pupuk bersubsidi terjadi tak hanya di Kecamatan Ciwidey, Majalengka dan Kecamatan Pacet. Namun, terjadi pula di banyak daerah pertanian di Kabupaten Bandung dan wilayah pertanian lainnya di Jawa Barat.
“Mereka terus mengeluhkan soal pupuk bersubdisi yang susah didapat alias langka. Kalau pun ada, harganya mahal sekali. Mereka tidak mampu membeli pupuk yang mahal harganya, mereka terus dibebani dengan tingginya biaya produksi,” tambahnya.
Atas permasalahan kelangkaan dan mahalnya harga pupuk bersubsidi di wilayah pertanian di Kabupaten Bandung, dan beberapa wilayah di Jawa Barat tersebut dirinya berharap dan terus mendorong kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar pupuk bersubsidi dapat didistribusikan secara merata di Jawa Barat.
Pasalnya, Thoriqoh menilai pemerataan distribusi pupuk bersubsidi penting dilakukan untuk mengurangi kelangkaan dan mahalnya pupuk bersubsidi di tingkat petani Jawa Barat.
“Saya berharap soal distribusi pupuk bersubsidi lebih merata. Pemerataan distribusi pupuk ke wilayah Kabupaten Bandung dan wilayah pertanian lainnya di Jawa Barat.” harap dia.
Menurut dia, masalah kelangkaan dan mahalnya harga pupuk bersubsidi hampir merata dikeluhkan petani di Jabar. Satu diantaranya di Kabupaten Bandung, di Kecamatan Ciwidey, Majalengka dan Kecamatan Pacet.
Hal tersebut diakui pula oleh Presiden Joko Widodo, saat mengunjungi lokasi panen raya padi di Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).
Jokowi mengungkapkan sebagian besar petani yang ia temui mengeluhkan ketersediaan pupuk, terutama pupuk bersubsidi untuk menunjang produksi tanaman.
“Selalu, saya kemarin di Kabupaten Bandung, yang dikeluhkan pupuk, di sini yang dikeluhkan pupuk, baik harga maupun barangnya sering tidak ada, utamanya yang pupuk bersubsidi,” kata Presiden dalam siaran virtual yang diunggah oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (9/3/2023).
Presiden menjelaskan bahwa kebutuhan pupuk secara nasional mencapai 13 juta ton per tahun. Namun di sisi lain, pabrik-pabrik industri pupuk baru memproduksi 3,5 juta ton per tahun, ditambah produksi dari pabrik pupuk NPK yang dibangun Pupuk Iskandar Muda sebesar 570 ribu ton per tahun.
Kebutuhan pupuk secara nasional masih dipenuhi oleh impor sebesar 6,3 juta ton.
“Memang kita masih kurang pupuknya, ini nanti yang akan kita segera usahakan,” kata Presiden. (San)
