CIMAHI, LINTAS JABAR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Komisi III DPRD Jabar menggelar rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kota Cimahi. Rapat ini dilaksanakan untuk menyelaraskan target pendapatan, belanja, serta rencana prioritas pembangunan Jawa Barat tahun 2026. (29/09/2025)
Rapat pembahasan ini dihadiri DPRD Komisi III, Kepala Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan (BIA), Bapenda, BPKAD, DPMPTSP, serta sejumlah perangkat daerah terkait. Agenda utama rapat mencakup paparan target pendapatan, struktur belanja, dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.
Kepala Biro BIA memaparkan gambaran umum kinerja biro, realisasi anggaran 2023–2025, serta rencana prioritas 2026. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan agenda transformasi BUMD, indikator kinerja utama, serta strategi peningkatan kontribusi dividen bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat.
“Transformasi BUMD menjadi kunci agar perusahaan daerah tidak hanya sehat secara keuangan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan penyertaan modal yang tepat sasaran, kita harapkan BUMD mampu menyumbang lebih besar pada PAD,” ujar Kepala Biro BIA.
Sedang Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana turut menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak.
“Perlu dirumuskan bagaimana kolaborasi antara Bapenda, BUMD, dan Biro BIA agar dapat bersinergi secara optimal. Dengan sinergi yang kuat, kontribusi dividen BUMD ke PAD bisa meningkat signifikan,” ucapnya.
Pembahasan turut menyoroti rencana penyertaan modal daerah untuk PT BIJB serta proyeksi dividen Bank BJB yang masih menjadi tumpuan utama PAD Jawa Barat. DPRD juga menegaskan perlunya transparansi data dan inovasi berkelanjutan agar BUMD memberikan dampak optimal bagi pembangunan daerah.
Melalui rapat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD berkomitmen memperkuat sinergi dengan seluruh BUMD. Tujuannya untuk memastikan setiap anggaran dapat dikelola efektif, mendukung pembangunan, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Dengan langkah strategis tersebut, diharapkan peran BUMD semakin nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. (AdiPar)
