KOTA BEKASI, LINTAS JABAR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Iwan Koswara, S.Pd.I, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, pada Minggu, 12 April 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan bahwa program-program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang didelegasikan ke wilayah kota/kabupaten berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga setempat.
Fokus Pengawasan di Kranji
Dalam kunjungannya di tengah masyarakat Kranji, Iwan Koswara menekankan beberapa agenda prioritas antara lain Optimalisasi Pelayanan Dasar, Evaluasi Infrastruktur Lokal serta Penyelarasan Program Sosial.
Terkait Optimalisasi Pelayanan Dasar, Iwan Koswara meninjau efektivitas layanan administrasi dan sosial di tingkat kelurahan agar tetap prima bagi warga Bekasi.
Ia juga kemudian memantau realisasi bantuan provinsi untuk perbaikan infrastruktur di wilayah padat penduduk guna meminimalisir potensi banjir dan kemacetan.
Sebagai wujud Penyelarasan Program Sosial, Legislator PSI ini pun memastikan distribusi bantuan sosial atau program pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan transparan tanpa kendala birokrasi.
“Kranji merupakan wilayah yang strategis dan padat di Kota Bekasi. Kehadiran saya di sini untuk memastikan bahwa kebijakan dari Provinsi Jawa Barat benar-benar ‘mendarat’ dengan baik di level kelurahan dan dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegas Iwan Koswara yang merupakan anggota Komisi V DPRD Jawa Barat.
Komitmen untuk Warga Bekasi
Pada kesempatan itu, Iwan Koswara juga menyempatkan diri berdialog dengan tokoh masyarakat dan aparat kelurahan untuk menyerap aspirasi terkait kendala pembangunan di lapangan.
Menurutnya, hasil pengawasan di Kelurahan Kranji ini selanjutnya akan dibawa ke forum parlemen sebagai bahan evaluasi kinerja mitra kerja eksekutif di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimulai dari koordinasi yang kuat antara Provinsi, Kota, hingga tingkat Kelurahan termasuk RT, RW. Kami di DPRD berkomitmen akan terus mengawal agar hak-hak masyarakat Bekasi terpenuhi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif,” pungkas politisi dari Dapil Jabar 8 meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok. (AdiPar)
