Bandung, (Lj)- Keberadaan Asosiasi Pedagang Komoditi Agro (APKA) yang yang berdiri sejak tahun 2003 lalu, ternyata hingga kini tidak mendapatkan perhatian penuh bahkan terkesan dianaktirikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemda-Jabar). Padahal, keberadaan APKA, selain membantu Pemerintah dalam hal perdagangan, juga membantu para pedagang dan petani untuk memasarkan komoditinya.
Kendati tidak mendapat perhatian dari pemerintah, APKA akan tetap berupaya untuk tetap eksis dalam menjalankan organisasi demi mendukung para petani. Khususnya yang bergerak dibidang agro dan holtikultura.
Demikian diungkapkan Ketua Umum APKA Jabar, Yoke Dj Sidik usai Halal Bi Halal dan Rapat Kerja APKA di Gedung Lelang Disperindag Jabar, Jl. Sampurna 18 Bandung, Kamis (06/10).
“APKA merupakan wadah untuk bersama-sama menjual program-program agro, bukan pesaing pasar tradisional. Malah anggota kita juga berasal dari pedagang kecil. Jujur saja, kami merasa tidak diperhatikan pemerintah. Contohnya saja, coba lihat, kegiatan hari ini (halal bihalal dan raker APKA) saja, mana ada kepala dinas yang datang, yang diutus hanya staf biasa, alasan rapat inilah, itulah, ini kan keterlaluan sekali, padahal kita tidak ada kepentingan apa-apa, tidak ngemis apa-apa, tapi tetap tidak ada dukungan sama sekali,” gerutunya.
Ditambahkannya, hadirnya APKA merupakan mitra kerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan sekaligus juga turut mendorong para petani agar dapat menghasilkan produktivitas yang memiliki nilai jual lebih. Lebih dari itu, APKA peduli terhadap lonjakan harga yang sering terjadi. Karena hal itu dinilainya, tidak terlepas dari permainan oknum pelaku pasar, terutama saat bulan ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Lebaran Idul Adha dan menjelang Hari Raya Natal. Untuk itu, APKA berupaya menstabilkan harga kebutuhan pokok. Seperti operasi pasar.
Namun, disayangkan Yoke, selama ini banyak kalangan yang menganggap keberadaan APKA sebagai pesaing pasar tradisional, padahal dirinya membantah kalau kehadiran APKA adalah sebagai pesaing. Seharusnya, lanjut Yoke, kalangan itu, termasuk pihak pemda dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan harusnya berterimakasih, karena APKA salah satu organisasi yang berusaha memutus mata rantai para tengkulak.
“Harusnya, pemerintah berterimakasih, kita (APKA.red) hadir demi kebaikan bersama terutama para petani. Kalau kondisinya terus begini, kita lihat saja bagaimana kedepan, karena kami juga tidak akan tinggal diam, tolong catat itu!,” tegasnya.
Dipaparkannya, selama ini APKA sebagai asosiasi yang beranggota 100 lebih dari 26 kota/Kabupaten, tetap berjalan kendati kurangnya bantuan dan perhatian dari pemerintah. Lanjutnya, pihaknya tetap konsisten mensejahterakan para anggota baik pedagang maupun petani.
Dijelaskannya, sejauh ini selama kepengurusannya, dirasakan pemerintah masih melihat APKA sebagai organisasi yang terbentuk karena unsure politis. Bahkan diakuinya, dirinya merasa sebagai korban dan merasa dijebloskan dengan kondisi tersebut. “Saya merasa sebagai korban dan seperti dijebloskan. Mungkin saja pada periode kepengurusan APKA I, itu terbentuk karena unsur politis yang kental dan kini, para pengurus yang lama itu cuci tangan,” keluhnya.
Namun demikian, dirinya menilai dengan kondisi seperti itu, APKA akan tetap berjalan dan terus berjuang agar kehadirannya dapat benar-benar dirasakan manfaatnya. Dirinya juga menyangkal akan melalkukan “cuci tangan” sebab diakuinya hal itu bukan sebagai tabiat dirinya.
Secara riil, diungkapkan, APKA segera mungkin berencana mengadakan pasar tersendiri atau operasi pasar karena beberapa terakhir ini kondisi harga yang cukup tinggi seperti beras di pasaran. “Kita akan bekerjasama dengan para anggota di daerah mulai dari kecamatan hingga kelurahan, akan buka pasar sendiri dan menjual hasil agro dengan harga murah, tapi masih dalam proses, karena dibutuhkan kerjasama semua pihak,” tandasnya seraya mengantakan telah mengikat kerjasama dengan dengan beberapa instansi seperti PT Pos Indonesia, PT Mayora, ABC dan Kecap Bango. (Gempa/San)
