BANDUNG, LINTAS JABAR – Posisi Cekungan Bandung sebagai kawasan yang unik di wilayah Jawa Barat, berada tepat di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum bagian Hulu. Wilayah Cekungan Bandung ini melintasi wilayah administratif Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Sumedang yakni kawasan Jatinangor.
Pesatnya pertumbuhan penduduk sebagai akibat dari migrasi dan urbanisasi serta terus meningkatnya target pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut telah berdampak pada meningkatnya kebutuhan air bersih domestik dan non domestik.
Kondisi ini menimbulkan persoalan yang pelik mengingat sampai saat ini sistem penyediaan air bersih yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah Metropolitan Bandung Raya.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirtawening Kota Bandung, Dr. H. Sonny Salimi, S.ST., MT. dalam Orasi Ilmiahnya di acara Wisuda 3 Universitas Persatuan Islam (UNIPI) di Grand Pasundan Convention Hotel, Kamis 16 Mei 2024.
Orasi ilmiah dengan mengangkat tema ‘Tata Kelola Kolaboratif Dalam Pengelolaan Sub – DAS Cisangkuy Terintegrasi Sebagai Upaya Konservasi Sumber Daya Air Berkelanjutan di Cekungan Bandung, disampaikan dihadapan Rektor Universitas Persatuan Islam (UNIPI), Prof. Dr. Jajang A. Rohmana, M.Ag., civitas akademika UNIPI juga tampak pula Wakil Ketua Umum PP Persis Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. serta para tamu undangan dari LLDIKTI IV, Delegasi PP Badan Otonom, juga sekitar 110 wisudawan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk teknik lingkungan.
Masih dikatakan Sonny Salimi, dari sejumlah faktor penyebab ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air bersih adalah terkait dengan keberadaan Sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar untuk memasok air di wilayah Provinsi Jawa Barat.
“Sungai Citarum mengalami degradasi lingkungan yang sangat parah dan telah berlangsung lama. Rusaknya DAS Citarum bagian Hulu telah dikonfirmasi banyak pihak sebagai salah satu penyebab menurunnya ketersediaan sumber daya air untuk wilayah cekungan Bandung. Sedianya, DAS Hulu Citarum memiliki fungsi sebagai daerah tangkapan air dan karenanya merupakan kawasan hutan. Namun, penebangan pohon yang massif di wilayah Hulu sungai telah berdampak pada kerusakan ekosistem penyebab pendangkalan, erosi dan bencana banjir di wilayah Cekungan Bandung,” bebernya.
Ditambah lagi, sambungnya, dengan proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan properti yang sangat tidak terkendali di lahan DAS Citarum telah berujung pada konversi lahan sawah, resapan, hutan lindung menjadi kawasan terbangun.
Karenanya, seringkali Kota Bandung bahkan lebih luas lagi adalah wilayah cekungan Bandung, mengalami krisis air terutama di musim kemarau. Padahal cekungan Bandung dikelilingi gunung yang seyogyanya bisa menjadi resapan dan cadangan air.
“Lalu ada apa dengan cekungan Bandung? Jawaban utamanya adalah masalah leadership. Selama ini belum ada tokoh yang memiliki leadership kuat untuk menata lingkungan di Kota Bandung, selain karena masalah sosial dan lain-lain,” tegas Sonny.
Itu sebabnya, Sonny memandang diperlukan tokoh leadership yang kuat untuk mengkolaborasikan, membuat tata kolaborasi dalam penataan masalah air di Cekungan Bandung.
Dijelaskan Sonny, jika belum ada leadership yang kuat, berbagai program dan dana berapapun yang dikeluarkan, masih jauh untuk memastikan ketersediaan air di Cekungan Bandung.
“Semua harus dalam satu visi untuk memperbaiki lingkungan,” tambahnya.
Sonny menyebutkan, berbagai program yang dijalankan pemerintah pusat hingga daerah sejak tahun 1971, belum mampu melahirkan hasil yang optimal dan signifikan.
“Masyarakat pun sudah saatnya dijadikan subjek, bukan objek dalam perbaikan lingkungan, dengan visi yang sama dan dikuatkan oleh leadership tadi,” tegasnya.
Disampaikannya, Perumda Tirtawening Kota Bandung sendiri saat ini sedang berupaya menambah kecukupan air bersih untuk masyarakatnya yang berjumlah 2 juta lebih. Salah satunya dengan membangun SPAM Bandung Terintegrasi megaproyek dengan pengambilan air baku dari waduk Saguling.
“Perumda Tirtawening sedang banyak program untuk mencapai target tahun 2030 memenuhi kebutuhan air bersih seluruh warganya. Kenapa harus dari Saguling? Ya karena sumber air di Kota Bansung sudah semakin menipis, meskipun kita memiliki 42 sungai, tapi lihat kondisi airnya di musim kemarau? Untuk pengambilan air baku dari Saguling, kita membutuhkan investasi lebih dari 3 Triliun rupiah, ini tantangan besar. Tapi intinya adalah harus ada perbaikan lingkungan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil dan pembahasan serta di analisis dengan menggunakan kerangka analisis yang telah dikonstruksi dari sejumlah model theoretic collaborative governance dalam catatan Orasi Ilmiahnya, maka disimpulkan sebagai berikut:
1. Pelibatan masyarakat juga belum optimal karena kegiatankegiatan koordinasi yang hanya dilakukan oleh sejumlah lembaga yang terbatas. Proses-proses pengambilan keputusan masih menjadi arena yang terasing dari kehadiran masyarakat.
Pada gilirannya, sebagaimana hasil survei menunjukkan bahwa konsekuensi dari minimnya pelibatan masyarakat diiringi dengan minimnya tingkat keaktifan masyarakat untuk terlibat di dalam program pemerintah.
2. Hasil pemetaan dan relasi antar aktor (kolaborator) yang terjadi dalam tata kelola Sub DAS Cisangkuy untuk konservasi sumber daya air yang berkelanjutan di wilayah Cekungan Bandung menunjukkan bahwa pelibatan multi-stakeholders telah menjadi ciri penting sejumlah program yang telah digulirkan baik oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
Kompleksitas permasalahan tata kelola DAS Citarum umumnya, dan Sub DAS Cisangkuy khususnya, menghendaki keterlibatan aktor dan institusi Negara maupun non-negara. Karena ketidakhadiran sejumlah elemen esensial untuk tata kelola kolaboratif yang penting efektif, yakni proses awal pembentukan program yang state centric, berimplikasi pada rendahnya guality of agreement dari semua pemangku kepentingan.
Di samping itu, kuatnya ego sektoral sebagai konsekuensi adanya traditional boundaries mengakibatkan masing-masing pemangku kepentingan lebih memprioritaskan capaian kinerja institusinya masing-masing, tanpa memperhitungkan bahwa proses pencapaian kinerja tersebut bersinggungan dengan institusi lain dan pada akhirnya melemahkan aspek engagement, shared motivation dan capacity for joint action untuk menghasilkan collaborative actions.
3. Kondisi existing tata kelola kolaboratif Sub DAS Cisangkuy menunjukkan bahwa area-area penting dalam bangunan model alternatif yang sesuai dengan kondisi riil adalah mencakup penguatan aspek konektivitas antar pemangku kepentingan melalui forum-forum dialog yang intensif dan inklusif dimana berbagai keputusan yang diambil didasarkan pada konsensus bersama dari semua pemangku kepentingan yang terlibat.
Aspek lainnya yang strategis adalah keberadaan pemimpin yang dapat mensinergikan dan menavigasi berbagai kepentingan dari para pemangku kepentingan melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang jelas sebagai pedoman penting bagi para pemangku kepentingan sehingga memiliki konektivitas yang kuat dan koordinasi yang efektif dalam melaksanakan berbagai collaborative action.
Konstelasi baru dalam Ciratum Harum memberikan insight tentang pentingnya kehadiran pemimpin yang dapat secara efektif untuk mengintegrasikan kompleksitas kepentingan yang melekat pada masing-masing pemangku kepentingan. Peran sentral pemimpin dalam multi-stakeholders partnerships adalah untuk menyelaraskan traditional boundaries dari semua pemangku kepentingan dengan common goals yang ditargetkan, sehingga pada akhirnya proses kolaboratif dalam mewujudkan collaborative actions.
Tak ketinggalan, Sonny Salimi memberikan catatan saran dan rekomendasi dari analisis yang telah dikonstruksi dari sejumlah model theoretic collaborative governance tersebut.
“Berdasar temuan dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran dan rekomendasi penting di dalam pemodelan Collaborative governance yang ideal dalam konteks pengelolaan Sub DAS Cisangkuy,” terangnya.
Menurutnya, pertama, komunikasi yang baik, pro-aktif, dan deliberatif dan juga sosialisasi yang lebih inklusif sangat diperlukan untuk dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kebijakan kepada masyarakat.
Hal tersebut diperlukan untuk mendekatkan aktor-aktor dan pemangku kepentingan kepada masyarakat supaya lebih dikenal dan juga melancarkan komunikasi antar aktor di dalam pengelolaan sungai.
“Dengan adanya program atau tindakan tersebut, diharapkan tingkat kognitif masyarakat dapat terwujud sehingga muncul keterlibatan yang lebih tinggi di dalam pengelolaan Sub DAS Cisangkuy,” urainya.
Kedua, aktivitas komunikasi dan juga sosialisasi ini perlu dilakukan secara berimbang tidak hanya pada masyarakat yang berada di bantaran sungai di bagian hilir, tapi juga terhadap mereka yang tinggal agak jauh dari sungai seperti di bagian hulu, namun tetap memiliki andil di dalam pengelolaan dan pelestarian sungai.
Dalam konteks konservasi air bersih, sambungnya, tentu setiap masyarakat harus memiliki tingkat pengetahuan yang memadai sebagai awalan di dalam skema Collaborative governance yang lebih baik.
“Hal ini menjadi penting mengingat apa yang terjadi atau dilakukan oleh masyarakat di hulu akan berdampak langsung kepada masyarakat di hilir,” jelas Sonny.
Serta Ketiga, komunikasi dan sosialisasi masih dirasa belum cukup untuk membagun kepercayaan publik yang baik terhadap pemerintah di dalam skema Collaborative governance.
“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan pembentukan ruang-ruang pelibatan setiap pemangku kepentingan utamanya dari elemen masyarakat secara lebih deliberatif lagi, dimana masing-masing aktor mengutarakan apa yang dirasakan atau dialaminya, mendefinisikan persoalan bersama-sama, dan juga merencanakan program kerja bersama-sama. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek yang secara pasif menunggu kebijakan dari pemerintah yang bersifat topdown, tetapi mereka lebih diposisikan sebagai subjek-subjek kebijakan yang dapat terlibat secara konseptual,” sambung Sonny.
Karena itu, ruang-ruang deliberatif ini kemudian menjadi penting bagi masyarakat untuk mengutarakan keresahan dan permasalahan yang ada akibat adanya aliran Sungai Cisangkuy di sekitar tempat tinggal mereka, seperti ancaman banjir, limbah, dan polusi.
Adapun Keempat, Sonny menekankan sekali mengenai pentingnya pembentukan kepercayaan publik di dalam skema Collaborative governance, usaha-usaha untuk mendeliberasikan ruang publik yang baik tersebut diharapkan dapat meningkatkan sedikit demi sedikit tingkat kepercayaan di masyarakat terhadap para pemangku kepentingan lain.
“Hal ini menjadi penting mengingat program-program pemerintah sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan Sungai Citarum pada umumnya, dirasa tidak cukup efektif di dalam mengelola persoalan yang ada di DAS Citarum dan, dalam waktu yang bersamaan, mengkonservasi ketersediaan air bersih di wilayah Cekungan Bandung,” tandasnya.
Sementara itu, Rektor UNIPI, Prof. Dr. Jajang berharap lulusan UNIPI, khususnya dari program studi Ilmu Lingkungan, dapat terserap di berbagai sektor, termasuk di PDAM Tirtawening.
“Kerjasama ini diharapkan mampu menciptakan sinergi yang baik antara dunia pendidikan dan dunia kerja, terutama dalam bidang lingkungan hidup,” harapnya.(Ihsan)
