BEKASI, LINTAS JABAR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Iwan Koswara, S.Pd.I., melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan di Kantor Kelurahan Jatimurni, Kota Bekasi, Jumat 17 April 2026.
Kegiatan yang berlangsung pada pukul 13.00 WIB tersebut, sebagai bagian dari pengawasan oleh legislator PSI tersebut merupakan bagian dari fungsi controlling DPRD untuk menjamin pemerintahan berjalan sesuai rencana dan peraturan perundang-undangan.
Disamping itu, kunjungan ini guna memastikan program pemerintah provinsi yang didelegasikan ke tingkat wilayah serta pelayanan administrasi publik berjalan sesuai dengan koridor hukum dan kebutuhan masyarakat.
DPRD Jawa Barat sendiri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Gubernur, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, pelaksanaan APBD, serta Perda. Fokusnya adalah pada efektivitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penggunaan anggaran tepat sasaran.
Poin Strategis Pengawasan
Dalam agenda tersebut, Iwan Koswara menyoroti beberapa aspek penting guna mendorong efektivitas birokrasi di tingkat kelurahan, yakni Melakukan Evaluasi Pelayanan Dasar, Realisasi Bantuan Provinsi, serta Membangun Sinergitas Pemerintah dan Warga.
Pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan DPRD Provinsi Jawa Barat sendiri memang difokuskan pada Pengawasan antara lain meliputi realisasi APBD, pelaksanaan Perda, kebijakan strategis Gubernur, dan evaluasi LKPJ Gubernur.
Pada kesempatan itu, Iwan Koswara meninjau langsung efektivitas pelayanan administrasi kependudukan dan sosial di Kantor Kelurahan Jatimurni, Kota Bekasi agar lebih cepat dan responsif sebagai dorongan ecaluasi pelayanan dasar.
Tak ketinggalan, Iwan Koswara juga memastikan distribusi bantuan atau program dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tepat sasaran bagi warga Kelurahan Jatimurni serta menekankan dan mendorong aparat kelurahan untuk proaktif dalam menyerap aspirasi masyarakat guna meminimalkan hambatan pembangunan di wilayah.
“Kehadiran kami di Kelurahan Jatimurni adalah untuk memastikan bahwa roda pemerintahan di level terbawah bergerak dengan integritas tinggi. Pelayanan publik harus inklusif dan tidak boleh dipersulit oleh birokrasi yang kaku,” tegas Iwan Koswara, S.Pd.I. di sela-sela peninjauannya.
Sebagai legislator yang konsen pada pemberdayaan masyarakat, Iwan Koswara juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik terkait penggunaan dana wilayah. Beliau berharap Kelurahan Jatimurni dapat menjadi model bagi kelurahan lain di Kota Bekasi dalam hal akuntabilitas dan inovasi pelayanan berbasis digital.
Melalui rapat dengar pendapat, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Dapil Jabar 8 meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok itu bersama jajaran staf kelurahan dan tokoh masyarakat setempat selanjutnya memetakan kendala-kendala faktual yang memerlukan intervensi kebijakan di tingkat Provinsi Jawa Barat.kunjungan kerja ke kabupaten/kota, pembentukan pansus (panitia khusus) atau panja (panitia kerja).
Diutarakan Iwan Koswara, rapat dengar pendapat bertujuan untuk ,emastikan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang responsif, serta efektivitas pembangunan termasuk infrastruktur dan dana desa. (AdiPar)
