BANDUNG LJ – Pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat besar dalam menjalankan dan melaksanakan keberlangsungan masyarakat. Hal itu didukung sumber daya manusia dan kebijakan yang mengatur dalam suatu wilayah. Karena itu, salah satu upaya untuk mendukung pergerakan perekonomian masyarakat, DPRD Bengkulu berkonsultasi dengan DPRD Jabar berkaitan dengan produk legislatif terutama bagi kalangan usaha menengan ke bawah.
Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Jawa Barat, Denny Yusuf mengatakan, kebijakan suatu daerah menjadi penentu dalam mengatur lalu lintas perekonomian daerah. Seperti yang diterapkan di DPRD Jabar, Peraturan Daerah (Perda) no. 9 tahun 2011 tentang perusahaan penjaminan kredit daerah Jawa Barat. Terlebih, dengan adanya perda tersebut masyarakat dapat dibantu pemerintah ataupun perusahaan dalam permodalan.
“Perda ini sebagai implementasi dari upaya peningkatan perekonomian masyarakat Jabar,” ujar Denny di Sekretariat DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Kamis (12/3)
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bengkulu, Irwan Eriadi mengatakan, sebagai penunjang dalam membuat suatu kebijakan, juga harus melaksanakan tugas untuk mencari perbandingan ke daerah lain yang lebih dulu memiliki perda yang akan di bentuk. Salah satunya dengan mengkonsultasikan perda tentang lembaga penjamin kredit ke DPRD Jabar. Sebab, Propinsi Bengkulu termasuk propinsi yang terbilang kecil dalam pendapatan daerah. Sehingga untuk mendongkrak usaha kecil menengah tersebut diperlukan kebijakan yang dapat membantu kalangan usaha menengah ke bawah dalam menggerakkan perekonomian.
Hal sama dikatakan, Muharram, dengan adanya otonomi daerah terdapat sektor yang diuntungkan secara ekonomi, namun ada juga yang di untungkan secara geografis wilayah. Untuk mengantisipasi hal seperti itu kebijakan yang menyeluruh sangat diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan perkeonomian masyarakat.
Perda tentang penjamin permodalan bagi masyarakat ini kunci bagi pergerakan ekonomi masyarakat itu sendiri,tuturnya seraya mengharapkan, berbagai produk DPRD Jabar yang berkaitan dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat menjadi acuan penting bagi Propinsi Bengkulu. Selain itu, sektor lainnya seperti kebudayaan, pariwisata, koperasi masyarakat diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan propinsi. (San)
