[lintasjabar tkp=] Permohonan penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 di Jawa Barat khususnya di 8 daerah sudah disampaikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat ke Komisi I DPRD Jabar beberapa waktu lalu.
“Komisi I DPRD Jabar selaku yang membidangan pemerintahan termasuk juga soal Pilkada, tentunya sepakat dilakukan penundaan tahapan- tahapan pelaksanaan pilkada termasuk juga jadwal pencoblosan. Hal ini karena, karena sampai kini, penyebaran pandemi covid -19 masih terus terjadi dan belum juga nampak kapan akan berakhir,” ujar anggota Komisi I DPRD Jabar, Arif Hamid Rahman menyikapi penundaan sementra pilkada serentak di Jawa Barat, Minggu (3/5/2020).
Saat ditanya, dengan adanya penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, apa kerugian bagi masyarakat terutama di 8 daerah yang akan melaksanakan Pilkada, Arif menegaskan berdasarkan hasil dialog Komisi I DPRD Jabar maupun pribadi bersama warga, sebenarnya, masyarakat tidak terlalu memikirkan dan mempersoalkan Pilkada ditunda.
“Masyarakat saat ini, berfikir bagaimana dapat memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi covid-19, terutama bagi kalangan masyarakat miskin dan masyarakat terdampak covid-19. Jadi intinya, masyarakat sangat membutuhkan bantuan sambako, bukan hanya dari Pemerintah semata tetapi bantuan dari seluruh elemen masyarakat,” terang anggota Fraksi Partai Gerindra Persatuan dari Dapil I meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.
Ditegaskan Arif, dalam percepatan penanganan covid-19, bukan semata-mata tanggungjawab pemerintah, tetapi merupakan tanggungjawab bersama seluruh elemen masyarakat untuk memerangi virus covid-19.
“Masyarakat butuh bantuan sembako dan tidak lagi memikirkan Pilkada. Masyarakat butuh makan untuk mempertahankan hidup. Untuk itu,mari kita bahu-membahu, bergotong royong membantu masyarakat, jangan sampai ada yang mati kelaparan karena tidak mampu beli sembako”, ajaknya.
Kembali lagi soal Pilkada, mantan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandung ini mengatakan, yang masih berpikir Pilkada saat ini adalah para Elite Politik dan bakal calon yang akan maju.
Apakah dibenarkan bila bakal calon kepala daerah memberikan bantuan yang disertai dengan gambar dirinya dan visi-misi untuk maju dan bertarung di Pilkada? Disinggung seperti itu, Arif mengatakan, yang namanya juga pertarungan politik, tentunya, celah sekecil apapun pasti akan dimanfaatkan.
“Tapi pertanyaan, masa ia sich tega mengambil keuntungan ditengah masyarakat yang memang lagi butuh bantuan…,” pungkasnya. (Adv)
