Daddy Rohanady: Jalan, Lisdes dan Rutilahu Aspirasi & Keluhan Warga Saat Reses

[lintasjabar tkp] Pada saat reses, anggota DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady menampung banyak aspirasi dari warga. Menurutnya, memang ada beberapa sektor yang menjadi skala prioritas, terutama insfrastruktur jalan, listrik masuk desa (lisdes), dan rumah tiidak layak huni (rutilahu).

Daddy memaparkan, klasifikasi jalan berdasarkan status dan kelas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, sesuai dengan kewenangan/statusnya, jalan umum dikelompokkan menjadi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa.

“Tetapi masyarakat tidak mau tau, mau jalan nasional, provinsi, atau jalan desa. Yang mereka inginkan bahwa jalan harus bagus,” tutur Daddy dalam keterangannya Selasa (09/03/2021).

[xyz-ips snippet=”bacajuga”]

Di beberapa wilayah tidak sedikit jalan yang rusak. Salah satu penyebabnya adalah hasil penambangan/galian. Oleh karena itu, sudah beberapa tahun ini Pemerintah sedang merencanakan pembangunan jalan tambang. Namun, katanya sampai saat ini, belum juga terealisi. Maka tidak heran kalau kemudian anggaran perbaikan jalan habis begitu saja sia-sia, dan umur jalannnya pun tidak sesuai rencana.

“Sebagai contoh adalah rencana pembangunan jalan tambang di daerah Parung Panjang. Sebelumnya sempat mencuat, panjang jalan tambang yang akan dibangun kurang lebih 19 kilometer. Namun, hingga hari ini saya belum lihat progresnya seperti apa. Jalan tambang tersebut sampai saat ini belum juga terwujud,” tegasnya.

“Karena belum ada jalan truk tambang bertonase besar, maka jangan heran kalau kemudian jalan provinsi cepat rusak. Tidak aneh kalau kemudian jalan provinsi –yang selalu kita bantu setiap tahunnya itu– umurnya cuma tiga sampai empat bulan saja,” bebernya.

Daddy menambahkan, jalan di daerah Parung Panjang–Bunar, katanya hampir setiap tahun diperbaiki. Dianggarkan Rp10 miliar, tiga sampai empat bulan kemudian jalan tersebut sudah rontok. Masuk lagi anggaran sebesar Rp 20 miliar, tiga bulan empat bulan, juga rusak lagi. Maka dari itu, selama belum dibangun jalan tambang, otomatis nasibnya atau siklusnya akan terus seperti itu terus.

“Karena, urusannya bukan hanya menyangkut kita sendiri, ini menyangkut tiga provinsi. Kita (Jabar), Banteng dan DKI,” terangnya. (Red)

Tinggalkan Balasan