Dana APBN Sebesar 350 Milyar Untuk BIJB Dibatalkan

  • Bagikan

BANDUNG, LJ – Pada kunjungan kerja ke BIJB Kertajati Majalengka (11/10) Komisi III mendapat penjelasan terkait progres pembiayaan proyek BIJB. Dari data yang dipaparkan dijelaskan untuk kebutuhan biaya yaitu dengan nilai proyek sebesar 2.166 milyar, modal kerja 240 milyar, cost over run sebesar Rp. 200 milyar total biaya Rp. 2.606 milyar.

Realisasi pembiayaan modal pemilik saham Rp. 808,5 milyar, sindikasi bank Rp. 906 milyar (telah dicairkan Rp. 650 milyar pada 27 Sept 2017) sehingga totalnya Rp. 1,776,5 milyar. Kekurangan dana Rp. 827,5 milyar, untuk kekurangan dana ini alternatif pemenuhannya antara lain: Alternatif 1, tambahan setoran modal (telah diajukan di APBDP 2017 sebesar Rp. 200 milyar), Alternatif 2, RDPT (efektif per 9 Agustus 2017), Alternatif 3, pembiayaan sindikasi syariah Tahap II (Proses Komite).
Progres pengembangan konstruksi keseluruhan mencapai (per 8 Oktber 2017)64,1156%, progress pengembangan infrastruktur (per 8 Oktober 2017) 97,0764%, progres terminal utama penumpang mencapai 49,1393% (per 8 Oktober 2017).
PT. BIJB menjelaskan terkait dengan pembatalan PT. AP II untuk menyertakan modal sebagaimana yang menjadi komitmen awal, pihaknya merasa terkejut dan sudah menyampaikan pada rapat dengan Kemenhub mengenai keberatan PT. BIJB terhadap pembatalan dimaksud karena pembangunan BIJB merupakan amanat dari Pemprov dan DPRD Provinsi Jawa Barat yang harus dilaksanakan oleh PT. BIJB, sehingga PT. AP II tidak bisa begitu saja membatalkan komitmen awal yang sudah disepakati bersama.

Sementara itu, rencana kucuran dana APBN sebesar Rp 350 miliar pada tahun anggaran 2018 untuk BIJB dibatalkan. Dana sebesar itu pada mulanya untuk merealisasikan runway BIJB Kertajati menjadi sepanjang 3.000 meter.

Demikian pernyataan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ketika Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat berkonsultasi ke Jakarta seperti dikutip Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar Daddy Rohanady di Bandung kemarin.

“Dana sebesar itu dibatalkan pengalokasiannya oleh Kementerian Perhubungan. Padahal, dana tersebut di plot untuk menyelesaikan pembangunan runway pada tahun 2018. Dampaknya tentu sangat signifikan karena samapi saat ini runway baru 2.500 meter,” terangnya.

Mengingat dampak pembatalan itulah kemudian Komisi IV melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jabar dan PT BIJB di lokasi bandara yang terletak di Kabupaten Majalengka. (Ydi)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan