BANDUNG LJ – Perlambatan pertumbuhan perekonomian tanah air berimbas pada pendapatan asli daerah (PAD) Jabar yang makin melemah. Komisi III DPRD Jabar menyarankan pemerintah provinsi untuk menggenjot sektor usaha milik daerah guna meraup untung lebih besar.
“Tapi buat BUMD yang boros modal tapi tidak menguntungkan, kalau perlu bubarkan saja,” tegas Sunatra, Anggota Komisi III DPRD Jabar di Bandung kemarin.
Selama ini,hanya beberapa BUMD saja yang mendatangkan keuntungan lumayan besar bagi Pemprov Jabar. Di antaranya, adalah Bank BJB dan Agronesia.
Namun, lanjut dia, BUMD janganlah banyak direcoki dengan birokrasi. Biarkan setiap badan usaha ini konsentrasi menjalankan usahanya untuk mendulang keuntungan. Terlalu banyak campur tangan birokrasi, perusahaan bahkan bisa bangkrut karena tidak konsen menjalankan usaha. Apalagi diganggu dengan modus modus korupsi.
Maka, tegas dia, pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) jelang penetapan APBD Murni 2106, BUMD yang berkembang bisa jadi akan ditambah penyertaan modalnya. Sedangkan BUMD yang cenderung lesu akan dievaluasi.
Ditambahkannya lebih baik menyuntik modal BPR-BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang kecil kecil tapi menguntungkan, seperti sebuah BPR di Garut, modal cuma 700juta, tapi keuntungannya jelas bagi pemprov.
Sementara itu Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar Jerry Yanuar lebih memilih, direksi yang ada saat ini masih tetap diberi kesempatan. Meski diketahui ada sebagian BUMD Pemprov Jabar yang kinerjanya masih lemah, tetapi para pemegang kebijakan belum berani menyebut soal kemungkinan dilakukannya pergantian jajaran direksi. “Tidak bisa main kocok ulang begitu saja,” tegas Yerry di Gedung Sate Kota Bandung, Kamis (19/11). (Ydi)
