DPRD Jabar dan DPRD Cimahi Dipandang Cukup Matang dan Mapan

  • Bagikan

BANDUNG, LJ – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Fasilitasi Kepala daerah dan DPRD saat ini tengah menghimpun data dan merumuskan indikator tentang evaluasi kinerja dari seluruh DPRD di Indonesia. Baik DPRD Provinsi maupun DPRD Kab/kota seluruh Indonesia.

Menurut Kasubdit Wilayah III Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri, Ramoth Sitompul, data dan informasi yang kita terima selanjutkan akan dipergunakan untuk menentukan barometer percontohan DPRD di Indonesia.

Untuk mendapatkan data dan informasi, maka pihaknya langsung mendatangi kantor DPRD dan mewawancari beberapa anggota dewan.

“Ya, seperti hari ini kita mendatangi gedung DPRD Jabar dan gedung DPRD Kota Cimahi. Kita mencoba mengawali untuk menghimpun data untuk membuat indikator-indikator bagaimana nanti kita bisa menilai dan mengevaluasi DPRD dari seluruh Indonesia baik itu tingkat provinsi atau kabupaten kota sehingga nanti kita bisa menentukan mana DPRD-DPRD percontohan yang bisa menjadi barometer bagi DPRD lainnya yang ada di Indonesia,” kata Ramoth Sitompul, kemarin di Gedung DPRD Jabar.

Menurut Ramoth, adapun alasan dipilihanya DPRD Prov Jabar dan DPRD Kota Cimahi sebagai sampel dikarenakan keduanya termasuk lembaga perwakilan rakyat yang cukup matang dan mapan.

“Selain itu juga kita ada DPRD yang kita ambil di luar pulau Jawa seperti ada dari pulau Sumatera dan di pulau Kalimantan,” ujarnya.

Selain itu Ia menambahkan, setelah didapatkan beberapa hasil dari proses wawancara tersebut pihaknya akan melakukan kajian dalam mematangkan indikator-indikator yang akan dipergunakan untuk menghasilkan DPRD percontohan.

“Kita coba analisis untuk bahan kajian lebih lanjut sehingga untuk lebih mematangkan nanti terkait indikator dan parameter yang kita perlukan dalam proses pencarian DPRD tersebut” katanya.

Nantinya hasil ini akan diolah datanya serta dievaluasi, sehingga pada akhirnya akan tercipta indikator-indikator yang sudah matang dan siap diberikan kepada seluruh DPRD di Indonesia.

Sementara itu Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) R Yunanadar Eka Perwira mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna memperoleh barometer kualitas lembaga DPRD.

Menurut Yunandar, dengan adanya barometer dapat menjadi rujukan utama bagi penilaian kualitas DPRD yang tak hanya dinilai dari unsur kelembagaanya saja namun dapat digunakan sebagai standar penilaian setiap individu. (Herdi)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan