BANDUNG LJ – Kalangan DPRD Jawa Barat mendesak pemerintah, untuk segera mengkaji ulang kebijakan pengurangan kuota impor sapi. Terlebih hal tersebut, bisa memicu terjadinya gejolak di masyarakat.
“Pemerintah pusat harus mengkaji ulang kebijakan itu, saat ini sudah ada tiga provinsi yang bergejolak akibat kebijakan itu. Pedagang dirugikan,” tegas Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Sri Budi Rahardjo kepada wartawan, Senin (10/8).
Dikatakannya, pemerintah harus menambah kembali kuota sapi. Terlebih selama ini produksi sapi masih kurang, baik ecara nasional maupun di Jabar. Bahkan untuk wilayah Jabar sendiri selama ini, banyak dipasok dari Jawa Tengah dan daerah lainnya.
“Jangan konotasikan impor itu negatif. Neraca perdagangan itu perlu ekspor impor.
Selama untuk penyeimbang harga, impor itu perlu dilakukan, tapi jangan ketergantungan,” katanya.
Menurutnya, kebijakan pengurangan impor sapi saat ini dirasakan kurang tepat. Terlebih kebutuhannya sangat tinggi. Kalau pun dilakukan pengurangan kuota impor, itu harus disesuaikan dengan kebutuhannya.
“Pengurangannya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi pengurangannya jangan terlalu besar. Sehingga angkanya akan mencapai angka ideal dan tidak menimbulkan gejolak di lapangan. Pedagang pun tidak dirugikan,” katanya. (Ydi)
