BANDUNG LJ – DPRD Jawa Barat mendukung sikap tegas yang dilakukan pemerintah pusat terkait persoalan hubungan diplomatik antara Indonesia-Brazil usai ditundanya penerimaan duta besar Indonesia oleh Presiden Brazil, beberapa waktu lalu. Sikap tegas ini harus dilakukan demi menjaga martabat dan kedaulatan bangsa di mata negara lain.
Wakil Ketua DPRD Jabar Haris Yuliana mengatakan, penegakkan hukum di Tanah Air jangan terpengaruh oleh sikap pemerintah negara lain. Eksekusi mati terhadap warga Brazil yang terjerat kasus narkoba harus jalan terus meski adanya penolakan dari negara bersangkutan.
Pemerintah harus jalan terus dalam menegakkan hukum,” kata Haris kepada wartawan di Bandung,Kamis (26/2). Oleh karena itu, Haris mendukung penarikan duta besar Indonesia untuk Brazil oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai bentuk protes negara kita.
Bahkan, Haris tidak mempersoalkan jika pemerintah mengusir duta besar Brazil untuk Indonesia. Sementara itu, disinggung persoalan hak azasi manusia yang dikeluhkan negara lain terkait pelaksanaan hukuman mati, Haris menilai hal itu tidak tepat. Sebab, kata dia, eksekusi mati menjadi hukuman setimpal atas perbuatan pelaku.
“Kalau berbicara HAM, bandingkan dengan ulah mereka (terpidana mati pengedar narkoba) yang juga merugikan banyak warga kita. Apakah (mengedarkan narkoba) itu juga tidak melanggar HAM?” tegasnya.
Selain itu, tambah Haris, negara lain harus menghormati Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Sehingga, tambahnya, negara lain jangan mencapuri urusan hukum di Tanah Air, termasuk soal penerapan hukuman mati.”Jadi, apa pun alasannya, hukum di kita harus ditegakkan. Kami mendukung sikap tegas Presiden Jokowi,”tegasnya. (San)
