BANDUNG LJ – DPRD Jabar Meminta Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Jabar untuk melengkapi data laporan pertanggungjawaban gubernur. Angka pencapaian dengan perencanaan dan realisasi di lapangan tidak sesuai dengan yang di laporkan. Karena itu, untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, diperlukan transparansi dalam melaporkan kinerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, laporan yang dijelaskan Disorda dan KONI tidak menyeluruh. Pasalnya, laporan tersebut berbeda dengan temuan DPRD di lapangan dalam pengelolaan dan penyusunan laporan.
“dalam penyusunan ini tidak ada lampiran realisasi dengan perencanaan sebelumnya,” ujar Yomanius di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung.
Dia menambahkan, terlebih untuk KONI beberapa diantaranya pencapaian program selama tahun anggaran 2014 banyak kejanggalan dan tidak dijelaskan secara lengkap. Sehingga hal itu dikhawatirkan menimbulkan perbedaan persepsi dan rentan penyimpangan anggaran. Selain itu, DPRD menilai kekacauan dalam pelaporan tidak berjalannya koordinasi yang baik antar pihak terkait.
Anggota Komisi V lainnya, Mirza Agam Gumay mempertanyakan mekanisme pengalokasian anggaran dari APBD pada setiap dinas. Pasalnya, Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan sangat vital untuk dipertanggungjawabkan juga kepada masyarakat Jabar.
Untuk pembinaan atlet maupun hal yang berkaitan dengan keolahragaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab KONI. Namun untuk pembangunan infrastruktur itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sekalipun KONI mendapatkan dana hibah dari pemerintah.
“Ini tidak sesuai dengan UU no.3 tahun 2005, dimana KONI hanya membantu pemerintah daerah untuk mengelola dan membina atlet berprestasi, bukan berarti mebangun fasilitas olahraga,” tegasnya. (San)
