BANDUNG LJ – DPRD Jawa Barat meminta aparat kepolisian bisa terus mengembangkan penyelidikan, terhadap pembangunan sejumlah venue olahraga di Jawa Barat. Hal itu, seiring banyaknya permasalahan menyangkut venue jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XIX 2016 di Jabar.
“Tentunya, kepolisian harus mengembangkan penyelidikan kasus tersebut hingga ke akar akarnya,” tegas Rustandi Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat kepada wartawan di Bandung, Selasa (28/4).
Pernyataan itu, menyikapi langkah Bareskrim Polri yang menggeledah kantor Dinas Tata ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, terkait dugaan korupsi pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Gedebage, Bandung, Selasa (28/4).
Dikatakan Rustandi, pihaknya sangat mendukung dengan langkah pengembangan penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian pada kasus dugaan korupsi pembangunan stadion GBLA.
“Lebih baik ada tindakan preventif. Saya setuju dengan adanya pemeriksaan ini.Sehingga dengan penegakan hukum ini, sarana prasarana olahraga akan terbangun maksimal,” ujarnya.
Ditambahkannya, penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian memang merupakan hal yang sangat penting. Mengingat, Stadion GBLA akan digunakan sebagai tempat pembukaan PON 2016, sehingga kelayakannya harus dipastikan.
Adanya penyelidikan oleh aparat kepolisian, menandakan adanya persoalan dalam pembangunan stadion berkapasitas sekitar 40 ribu penonton ini. “Dengan adanya penyelidikan ini, tentunya ada permasalahan serius di sana,” tegas Rusyandi.
Sementara itu di tempat lain, Walikota Bandung, Ridwan Kamil mengaku siap untuk memberikan data pendukung jika memang diperlukan oleh pihak penyidik Polri.
“Kita akan kooperatif kalau ada permintaan menggeladah silahkan saja. Kami dasarnya, Bandung ini sudah menerapkan open data. Ini data apa yg dibutuhkan selama tidak rahasia dan sensitif pasti dikasih ke publik. Terkait Bareskim, saya memberikan akses seperti halnya yang dilakukan,” ujar Emil.
Selain itu, Emil pun menegaskan jika di pemerintahannya saat ini sudah menerapkan sistem anti korupsi dan melakukan komitmen dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab ditegaskannya, pada masa pemerintahannya telah dilakukan protect sistem anti korupsi komitmen dengan KPK. (Herdi/san)
