BANDUNG LJ – Rendahnya serapan APBD TA 2015 di Jawa Barat yang baru sekitar 22 persenan sampai bulan Juni atau semester pertama tahun 2015 ini dan besaran Silpa yang selalu muncul pada akhir angaran harus jadi pemikiran dan pertimbangan Pemprov Jabar dalam rencananya untuk mengeluarkan Obilgasi sebesar Rp. 8 Triliun, jangan sampai keluarnya obligasi menjadi beban pemerintah dan masyarakat Jabar ke depannya.
Pernyataan ini dikatakan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat H. Waras Wasisto, SH kepada wartawan di DPRD Jawa Barat. Jl. Diponegroro 27 Bandung, Selasa (11/8).
“Sebetulnya menurut saya sedapat mungkin APBD Provinsi ini dioptimalkan, artinya optimal dalam penyerapannya, kalau penyerapan bisa optimal di semua sektor disemua SKPD, sebetulnya gak perlu lagi obligasi karena dananya cukup.” Ungkap Waras.
Selanjutnya, dengan APBD Rp. 24 Triliun mudah-mudahan tahun ini nambah, saya pikir dananya cukup, kecuali penyerapannya sudah optimal masih ada hal-hal lain yang harus segera dieksekusi untuk kepentingan Jawa Barat barulah itu ada obligasi.
Menanggapi adanya pemikiran Jawa Barat kekurangan anggaran, Anggota Komisi IV DPRD Jabar ini menyatakan. Kita kembalikan anggaran APBD terserap semua nggak? Katakanlah begini Rp. 24 triliun itu serapannya mencapai 90 persen ternyata dengan serapan 90 persen itu, di evaluasi dananya kurang untuk membangun Jawa Barat, silahkan Obligasi.“Kalau serapanya rendah duitnya silpa, obligasi kan lucu.!” Katanya.
Keinginan untuk mengeluarkan obligasi itu sendiri menurutnya, karena adanya proyek-proyek besar yang lebih kepada prestisenya Jawa Barat salah satunya mungkin Bandara Kertajati. (Ydi)
