DPRD Jabar Usulkan Pemprov Tambah Anggaran Infrastruktur

BANDUNG (LJ),-  Daerah Jawa Barat banyak terendam banjir,  kerusakan dan kerugian  bidang infrastruktur belum dapat di hitung. Namun, diprediksi biaya  memperbaiki bidang infrastruktur  akan menyedot anggaran APBD cukup besar.  Untuk itu,  DPRD Jabar  usulkan dan mendukung Pemprov untuk secepatnya melakukan pendataan kerusakan pasca musibah banjir dan menganggarkan kebutuhannya.

Menurut  anggota Komisi D DPRD Jabar, H. Daddy  Rohanady, musibah bencana alam (BA) baik berupa banjir maupun tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah Jawa Barat saat ini, tentunya perlu penanganan secara holistik dan berkesinambungan, terutama sektor infrastruktur.

Provinsi Jawa Barat kini sedang mengalami musibah bencana alam,  sehingga dipradiksi cukup banyak infrastruktur yang rusak, baik itu jalan mapun irigasi. Untuk itu, DPRD Jabar meminta agar Pemprov segera mendata dan merencanakan kegiatan penanganan pasca musibah bancana alam, termasuk juga soal anggaran yang dipradiksi akan menyedot cukup besar , kata H. Daddy  Rohanady kepada wartawan diruang  Komisi D DPRD Jabar kemarin.

Berdasarkan data Posko Bencana Alam Partai Gerindra, ada 7 Kab/kota di Jabar utara ( Pantura) terkena banjir dan 3 kabupaten terkena tanah longsor.  Hal ini tentunya menjadi perhatian bersama terutama oleh Pemerintah baik pusat, provinsi maupun Kab/kota yang bersangkutan.   Dari musibah banjir dan tanah longsor tersebut sudah memakan korban jiwa.  Untuk itu, mari kita berempaty dan bersimpati untuk memberikan pertolongan dan dukungan kepada para korban bencana alam , ajak Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar ini.

Dikatakan, musibah banjir dan tanah longsor tentunya ada penyebabnya, diantaranya telah terjadi alih fungsi lahan sehingga daerah resapan air  tidak berdungsi;  daerah aliran sungai (DAS)  yang banyak di dijadikan pemukiman warga/  pabrik; semakin berkurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kepedulian lingkungan sehingga terjadi  sedimentasi; gampangnya Pemerintah mengeluarkan IMB;  serta ketidak konsistenan pemerintah dalam menerapkan aturan. Beberapa penyebab tersebut  tentunya yang menjadi korban masyarakat juga, jelasnya.

Daddy  mengungkapkan, di Kabupaten Indramayu dari 31 kecamatan ada 29 kecamatan yang terendam banjir, meskipun tidak 100 persen terndam, ada beberapa kecamatan yang hanya terendam 2 sampai 8 desa yang terendam, Dan di Kabupaten Cirebon ada 4 kecamatan terendam banjir.

Anggaran Murni APBD Jabar 2014 sudah ditetapkan , sehingga tidak mungkin dapat dilakukan pergeseran peruntukan anggaran,  tapi yang memungkinkan dapat dilakukan yaitu penambahan anggaran terutama saat penyusunan anggaran biaya tambahan pada ABPD 2014 Perubahan nanti. Juga dapat dialokasi secara besar-besaran saat penyusunan APBD murni 2015 mendatang, tuturnya. (san)

Tinggalkan Balasan