BANDUNG LJ – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dituntut tegas menyikapi rencana pengambilalihan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati oleh pemerintah pusat. Hal ini penting mengingat masih terkatung-katungnya status pengambilalihan oleh pusat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar Daddy Rohanady mengatakan, Pemprov Jabar sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk pembangunan BIJB Kertajati. Bahkan, pemprov hampir menerbitkan obligasi untuk pembangunan bandara yang disebut-sebut akan menyaingi Bandara Soekarno-Hatta ini.
Selain itu, Daddy menyebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan bandara menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. “Bagaimana penerapan UU 23/2014? Kok sepotong-sepotong. Katanya urusan kebandarudaraan diambil alih pusat,” kata Daddy di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung.
Terlebih, kata Daddy, pemerintah pusat pernah memastikan akan mengambil alih pembangunan BIJB Kertajati. Sehingga, eksekutif di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo ini harus konsisten terkait ini. (Ydi)
