BANDUNG, LINTAS JABAR – Komisi I DPRD Jawa Barat akan segera menindaklanjuti masalah yang diajukan Forum Guru Honorer Provinsi (FGHP) Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah XI Jabar salah satunya dengan mengajukan penambahan kuota PPPK khususnya untuk kuota guru di tahun anggaran berikutnya.
Hal tersebut terungkap saat pembahasan antara Komisi I dan FGHP KCD Wilayah XI Jabar mengenai masalah usulan kuota PPPK Jabar Tahun Anggaran (TA) 2024, dan implementasi Kepmendikbudristek No. 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah hingga masalah terkait pos belanja Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Dinas Pendidikan (Disdik) Tahun 2025, Jumat (12/7/2024).
Dikatakan Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Sadar Muslihat, selain itu, masalah ini akan menjadi nota Komisi I DPRD Jawa Barat, dan akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Jawa Barat untuk disampaikan kepada gubernur hingga pemerintah pusat.
“Kita berharap pimpinan DPRD Jawa Barat maupun gubernur memperhatikan masalah ini. Misalnya anggaran untuk pembiayaan gaji guru ini penting, bukan di Garut saja, tapi seluruh Jabar,” ucap Sadar Muslihat.
Sementara itu sebelumnya, Ketua FGHP KCD Wilayah XI Jabar Rida Rodiana dalam audiensi menyampaikan apa yang menjadi aspirasi hingga keluhan diantaranya; usulan kuota PPPK Jabar Tahun Anggaran (TA) 2024, dan implementasi Kepmendikbudristek No. 349/P/2022, dan terkait pos belanja Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Dinas Pendidikan (Disdik) Tahun 2025. *
