Oleh: Herdiana*
SETIAP kali menyaksikan gelombang demonstrasi mahasiswa yang menuntut perubahan politik, ingatan saya selalu kembali pada tahun 1998. Saat itu saya masih muda. Seperti banyak anak muda lainnya, saya hidup dalam suasana zaman yang penuh gejolak. Aspirasi perubahan bergema di berbagai tempat. Kampus, jalan raya, masjid, organisasi kepemudaan, dan ruang-ruang diskusi dipenuhi perbincangan tentang masa depan Indonesia.
Hari ini, hampir tiga dekade setelah reformasi, saya sering bertanya kepada diri sendiri: apakah cita-cita besar yang dahulu diperjuangkan telah benar-benar terwujud?Pertanyaan ini bukan lahir dari nostalgia terhadap masa lalu, apalagi kerinduan terhadap otoritarianisme. Sebaliknya, pertanyaan ini muncul dari kegelisahan seorang warga bangsa yang telah menyaksikan perjalanan panjang Indonesia sebelum reformasi, saat reformasi, dan setelah reformasi.
Kita harus mengakui bahwa reformasi telah menghadirkan banyak perubahan penting. Kebebasan berpendapat semakin terbuka. Pers tidak lagi berada dalam kungkungan ketat kekuasaan. Pemimpin dipilih melalui mekanisme demokrasi yang relatif lebih terbuka. Ruang partisipasi publik berkembang jauh dibandingkan masa sebelumnya.
Namun di saat yang sama, ada kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Setelah lebih dari seperempat abad reformasi berjalan, banyak persoalan mendasar bangsa yang belum kunjung terselesaikan. Korupsi masih menjadi persoalan serius. Kesenjangan sosial tetap terasa. Politik sering kali lebih sibuk mengurus perebutan kekuasaan dibandingkan memperjuangkan kepentingan rakyat. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang mulai mempertanyakan arah perjalanan reformasi itu sendiri.
Di sinilah saya melihat adanya sebuah paradoks.Kita berhasil melakukan perubahan politik, tetapi belum sepenuhnya berhasil membangun peradaban politik.
Kita berhasil mengganti rezim, tetapi tidak selalu berhasil mengganti budaya yang melahirkan berbagai persoalan tersebut.
Seolah-olah bangsa ini memiliki energi besar untuk melakukan perlawanan, tetapi sering kehabisan tenaga ketika harus melakukan pembangunan.
Padahal sejarah mengajarkan bahwa menjatuhkan kekuasaan hanyalah satu bab kecil dalam perjalanan sebuah bangsa. Bab yang jauh lebih panjang dan lebih sulit adalah membangun sistem yang lebih baik setelah perubahan itu terjadi.
Saya teringat berbagai diskusi yang pernah berkembang pada masa awal reformasi. Saat itu banyak orang meyakini bahwa ketika rezim berganti, berbagai persoalan bangsa akan ikut terselesaikan. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Pergantian pemimpin ternyata tidak otomatis melahirkan pemerintahan yang bersih. Pergantian sistem tidak otomatis melahirkan budaya politik yang sehat. Demokrasi tidak otomatis menghasilkan keadilan sosial.
Karena sesungguhnya persoalan bangsa tidak hanya terletak pada struktur kekuasaan, tetapi juga pada karakter sosial yang menopangnya.
Di sinilah letak kekeliruan yang sering berulang dalam kehidupan politik kita. Kita terlalu sering memusatkan perhatian pada siapa yang berkuasa, tetapi kurang memberi perhatian pada bagaimana membangun kualitas masyarakat yang akan mengawasi kekuasaan itu.
Akibatnya, setiap kali muncul ketidakpuasan, solusi yang paling cepat muncul adalah pergantian pemimpin. Seolah-olah pergantian orang identik dengan penyelesaian masalah. Padahal yang sering terjadi hanyalah pergantian aktor dalam panggung yang sama.
Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika kita menyaksikan berbagai mobilisasi massa yang menuntut perubahan politik. Tentu kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi. Bahkan kritik yang jujur dan konstruktif merupakan kebutuhan sebuah bangsa.
Namun sejarah juga mengajarkan bahwa euforia perubahan sering kali lebih mudah dibandingkan pekerjaan panjang membangun peradaban setelah perubahan itu terjadi.
Demonstrasi dapat berlangsung beberapa hari. Pergantian kekuasaan dapat berlangsung beberapa bulan. Tetapi membangun pendidikan yang bermutu, budaya hukum yang kuat, birokrasi yang profesional, ekonomi yang berkeadilan, dan karakter masyarakat yang berintegritas membutuhkan kerja puluhan tahun yang tidak selalu mendapatkan sorotan.
Mungkin karena itulah kita sering menemukan paradoks lain dalam perjalanan bangsa ini. Kita memiliki banyak pahlawan perubahan, tetapi masih kekurangan teladan pembangunan. Kita memiliki banyak energi untuk menggugat, tetapi belum cukup sabar untuk merawat. Kita bersemangat merobohkan, tetapi tidak selalu siap mendirikan.
Dalam perspektif Islam, perubahan tidak berhenti pada pergantian keadaan lahiriah. Al-Qur’an mengingatkan bahwa perubahan sejati harus dimulai dari perubahan pada diri manusia itu sendiri. Allah Swt. berfirman: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11).
Ayat ini mengandung pelajaran penting bahwa perbaikan masyarakat tidak cukup hanya melalui perubahan politik. Ia harus disertai perubahan moral, budaya, cara berpikir, dan kualitas sumber daya manusia. Tanpa itu semua, pergantian kekuasaan hanya akan menghasilkan wajah-wajah baru dengan persoalan yang lama.
Oleh karena itu, mungkin sudah saatnya reformasi dibaca ulang secara lebih dewasa. Reformasi bukanlah peristiwa yang selesai pada Mei 1998. Reformasi adalah pekerjaan yang terus berlangsung hingga hari ini. Bahkan mungkin akan terus berlangsung selama bangsa ini masih berikhtiar memperbaiki dirinya.
Pada akhirnya, kematangan sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa sering ia berhasil menjatuhkan penguasa. Kematangan sebuah bangsa diukur dari kemampuannya melahirkan generasi yang lebih baik, institusi yang lebih kuat, dan peradaban yang lebih bermartabat setelah perubahan itu terjadi.
Sebab sejarah tidak hanya mencatat siapa yang berhasil menggulingkan kekuasaan. Sejarah juga akan bertanya: setelah kekuasaan itu berganti, peradaban apa yang berhasil dibangun?
Pertanyaan itulah yang hingga hari ini masih menunggu jawaban dari reformasi kita.
*Penulis: Sekjen IKA IAI PERSIS BANDUNG
