BANDUNG LJ – Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ternyàta masih belum didukung semua pihak di Jawa Barat. Kendati Pemerintah Pusat menyatakan proyek tersebut tetap akan diteruskan mega proyek tersebut.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat (Jabar) yang menolak proyek bernilai Rp 75 triliun itu,mengingat tidak pernah di bicarakan dengan pemerintah provinsi(pemprov) selain itu bertentangan dengan Perda No 22 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Jabar.
Pimpinan Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat Ricky Kurniawan dan sekretaris Sunatra, Ketua DPD Gerindra Jabar Ferry Juliantono mengatakan, pembangunan kereta api cepat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo itu harus dibatalkan. Pasalnya, pembangunan jalur kereta api itu akan merusak lingkungan Jawa Barat, lalu dipandang tidak ada manfaatnya bagi warga Jawa Barat dan justru akan semakin membuat masyarakat termarginalkan dengan eksekdusnya pengusaha besar dari Jakarta.
Menurutnya jalur kereta api tersebut menembus kawasan yang sudah dinyatakan sebagai kawasan strategis provinsi. “Selain menembus Walini, Kabupaten Bandung Barat, jalur kereta api ini juga mengubah tata ruang di Tegalluar Kabupaten Bandung dan Gedebage Kota Bandung yang merupakan kawasan cekungan bandung, pertanian dan serapan air,” ujarnya pada wartawan di Bandung, Kamis (18/2).
Proyek kereta cepat itu menurut Ferry adalah proyek yang tiba-tiba karena dalam kampanye Jokowi saja tidak ada. Hal yang diungkap justru adalah poros maritim.”Presiden akan bangun tol laut. Kenapa tiba-tiba jadi kereta cepat, tentu ini berbeda,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar dari Partai Gerindra, Abdul Haris Bobihoe menyatakan Fraksi Gerindra Jabar sudah mengambil langkah yakni menolak proyek tersebut. Beberapa alasan atas penolakan yakni proyek kereta cepat semakin memperbanyak konflik agraria. (Ydi)
