GPII Jabar Desak Gubernur Segera Cabut Izin Usaha Pertambangan PT MSS

  • Bagikan

BANDUNG, LJ – Sebanyak 7 rumah warga dan satu bangunan sekolah di Cihandeuleum Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta hancur setelah dihujani batu berdiameter lebih dari dua meter, dari pegunungan di wilayah itu.

Musibah terjadi di Purwakarta tersebut, menghancurkan rumah dan sekolah hingga rusak liluh lantah akibat hujan batu raksasa yang terjadi pada Selasa (8/10/2019) siang.

Dalam pressrelease yang diterima redaksi, hujan batu ini terjadi diduga kuat dampak ledakan dinamit atau blasting yang dilakukan oleh PT Mandiri Sejahtera Sentra (MSS) selaku perusahaan tambang batu di lokasi tersebut.

Ketua Umum Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Jawa Barat, Irwan Sholeh Amir

“Ini bukan merupakan bencana alami, ini bentuk kelalaian perusahaan atau perusahaan tidak mentaati regulasi yang diatur tentang pertambangan. Kelalaian semacam ini tidak bisa dibiarkan, sangat berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat,” tegas Ketua Umum Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Jawa Barat, Irwan Sholeh Amir menyikapi insiden tersebut.

Bahkan menurut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta warga yang terdampak musibah ada 68 KK 215 jiwa.

“Meski tak ada korban jiwa, musibah ini sangat menyengsarakan masyarakat. Kerugian materil dan non materil pasti sangat besar, bukan hanya merugikan aktivitas ekonomi, pasti mengganggu aktivitas pendidikan masyarakat karena satu bangunan sekolah rusak parah,” serunya.

Disebutkan izin usaha pertambangan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas rekomendasi pemerintah daerah, dalam hal ini Pemda Kabupaten Purwakarta. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta yang mengeluarkan rekomendasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang menjadi salah satu syarat mendapat izin penambangan.

Melihat kondisi tersebut, PW GPII Jawa Barat menuntut Pemda Kabupaten Purwakarta untuk mencabut rekomendasi dan mendesak Gubernur (Pemprov Jabar) untuk segera mencabut izin usaha pertambangan PT MSS.

“Keselamatan masyarakat lebih penting daripada kepentingan ekonomi. Selain itu, kerusakan lingkungan dari tambang ini mesti jadi perhatian,” tegasnya. (San)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan