BANDUNG LJ – Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi menegaskan untuk mekanisme pengangaran pada pelaksanaan PON bentuknya akan diberikan bersifat Hibah kepada panitia besar (PB) PON namun mekanisme ini harus ada koordinasi antara DPRD dan PB PON dan Dinas Pemuda Olah Raga (Disorda)
Hal tersebut diungkapkannya terkait upaya pihaknya memaksimalkan penyerapan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 tentang penyaluran dana yang bersifat Hibah dan Bansos kedalam Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jabar.
“Pemberian anggran ini akan dilakukan dalam bentuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja langsung tergantung keperluan dan kegunaannya,” ujar Ineu kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar (16/11).
Ineu mencontohkan untuk pembangunan Infrastruktur atau Venue akan dianggarakan pada Bina Marga atau Diskimrung sedangkan untuk Belanja langsung seperti pengadaan akan diberikan pada Disorda bersama Koni.
Namun demikian penggaran ini bisa saja bersifat Bansos atau berbentuk Bantuan tidak Langsung apabila pembangunan Venue berada pada wilayah Kabupaten/Kota namun untuk pembangunan venue yang assetnya milik provinsi bisa berbentuk Bantuan Langsung.
“Anggaran untuk PON ini kan diperuntukan untuk pelaksanaannya dan pembangunan venue-venue untuk itu diperlukan koordiasi agar fungsi pengawasan antara PB PON dan DPRD bisa terjalin,”pungkasnya. (ydi)