BERAGAM definisi, bermacam pemahaman tentang kota cerdas. Konsep mana yang dapat digunakan dan kota mana yang layak jadi benchmark. Akibatnya pembuat kebijakan di daerah sering sulit untuk memulai. Apalagi di tengah ketatnya penggunaan anggaran daerah, kerap kali kota cerdas hanya sebatas impian.
Teknologi memang membantu segalanya, namun tanpa didasari oleh perencanaan awal yang tegas dan jelas, biasanya arah mewujudkan smart city itu sendiri jadi kabur, keluar biaya banyak, namun tujuan membangun kota tak dapat dirasakan oleh masyarakatnya. Sebuah wacana berikut sangat membantu memulai memikirkan apa sesungguhnya yang diharapkan dari membangun kota cerdas. Ada empat tahap sebagai pijakan awal untuk kemudian mengarahkan para pembuat kebijakan di daerah menentukan roadmap kota cerdas versi kotanya.
Pembukaan ISCF 2016
Indonesia Smart City Forum (ISCF) 2016 yang dilaksanakan di Ballroom Trans Luxury Hotel Bandung pada 2-3 September berfokus pada implementasi hasil forum terhadap perkembangan smart city di Indonesia. Ini merupakan bentuk kontribusi Kota Bandung agar negeri ini dapat bersaing dengan negara-negara lain dalam hal smart city.
Untuk itu, Kota Bandung berinisiatif untuk mempertemukan antara regulator selaku pemegang kebijakan, para pimpinan daerah selaku eksekutor smart city di daerah, dengan industri teknologi selaku penyedia jasa untuk bersama-sama membahas arah kebijakan smart city di Indonesia. Dalam proses mewujudkan kota cerdas atau smart city dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini, diperlukan adanya sinergitas antara regulator, pemda, dengan pelaku industri. Bahkan ke depan pemerintah pusat akan memiliki satu rencana strategis guna memajukan Indonesia dengan konsep smart city.
Kota Bandung sendiri belum bisa dikatakan smart city sebab infrastrukturnya juga belum sempurna. Tetapi demikian, Kota Bandung tengah menuju smart city. Hal ini dibuktikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dengan telah dimiliki sekitar 350-an aplikasi yang dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kota, mulai dari perijinan online, pengaduan online, hingga penilaian aparatur pemerintahan langsung oleh masyarakat. Aplikasi-aplikasi tersebut kemudian telah disumbangkan ke berbagai daerah seperti Pekanbaru, Lombok, dan Bangka Selatan. Contoh aplikasi yang sudah diterapkan yaitu e-budgeting yang berhasil menghemat anggaran Rp 1 triliun. Sebelum menggunakan aplikasi tersebut, Pemkot Bandung kesulitan memonitor seluruh anggaran yang melibatkan 6000 kegiatan.
Dengan e-budgeting, Pemkot Bandung juga dengan mudah melihat setiap mata anggaran, termasuk mencoret anggaran yang tidak perlu. Keberhasilan efisiensi itu berefek langsung pada kepentingan rakyat. Jika anggaran ke masyarakat sebelumnya hanya 52 persen, dengan efisiensi berbasis e-budgeting, angkanya meningkat menjadi 61 persen. Dan dengan e-budgeting, Kota Bandung berhasil menghapus 1200 kegiatan SKPD yang kurang berdampak terhadap pembangunan sehingga bisa menghemat anggaran sampai 1 Triliun rupiah.
Oleh karena itu, Pemkot Bandung merekomendasikan kepada Menteri PAN-RB, Asman Abnur melalui political will yang dimilikinya agar konsep smart city ini dilaksanakan secara menyeluruh ke seluruh Indonesia.
Dihadapan 38 kepala daerah yang hadir serta perwakilan dari 76 Kabupaten/kota se-Indonesia, Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil pada kesempatan itu menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan ISCF 2016 ini didasarkan pada prinsip kolaborasi. “Semangatnya adalah perbanyak kolaborasi, kurangi kompetisi, karena kita NKRI,” ungkap Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil dalam sambutannya.
Bagi Kota Bandung, lanjut Kang Emil, konsep smart city dalam tata kelola pemerintahan sudah menjadi kebuah kebutuhan. Smart city adalah system yang dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kang Emil juga menilai, sistem smart city ini dapat mengubah pola pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi cara konvensional di mana ada pertemuan antara petugas dan masyarakat. Menurutnya, cara konvensional tersebutlah yang riskan terjadi kesalahan, penyimpangan, dan membuat pembangunan tidak optimal.
Fungsi ISCF ini, diterangkannya, bertujuan supaya masyarakat mengetahui dengan cerdas akan perkembangan pembangunan dan juga mencegah terjadinya korupsi di kalangan pemimpin dikarenakan semua kegiatan akan terpantau tanpa harus menggunakan tenaga manusia secara langsung di lapangan, sebab sudah dipermudah dengan adanya program ISCF. “bagi Masyarakat Bandung bisa mengetahui secara langsung dan dapat memonitor perkembangan yang diinginkan hanya tinggal masuk ke situs ISCF dan tinggal memilih maksud dan keinginan yang dibutuhkan,” ujarnya.
Bertemakan ‘Identifying Challenges and Solutions to Develop Smart City for Better Tomorrow’ atau ‘Identifikasi Tantangan dan Solusi Membangun Kota Cerdas untuk Hari Esok Lebih Baik’, Indonesia Smart City Forum 2016 dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur. J, berisikan 5 (lima) acara inti yakni Gala Dinner dengan lebih dari 100 Wali Kota/Bupati, Penandatangan nota kerja sama antar pemda, Bandung Smart City Forum 2016, Pameran, serta di penghujung acara dimeriahkan dengan acara malam penghargaan.
Dengan jumlah peserta yang mencapai 812 orang, acara ISCF 2016 pun mengundang para pembicara yang berasal dari berbagai elemen penentu kebijakan, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Dewan TIK Nasional (Wantiknas). Tampak pula Sekda Jabar, Iwa Karniwa yang mewakili Gubernur Jabar, Dandim 0618/BS Letkol Inf Sugiyono, Wakapolrestabes, Perwakilan dari Lanal dan Lanud. Tak ketinggalan pula, rangkaian acara ISCF 2016 pada sesi gala dinner yang dilangsungkan di Balaikota Bandung, dimeriahkan oleh vokalis asal Bandung, Ariel Noah, dan penampilan berbagai kesenian khas Jawa Barat.
Pada sambutannya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur. J secara tegas menyatakan bahwa Kementerian PAN-RB akan menjadikan acara ini sebagai acara nasional dan mewajibkan seluruh kabupaten dan kota untuk mengikuti acara ini di tahun-tahun berikutnya.
Kegiatan ISCF merupakan kesempatan untuk berbagi serta mengembangkan aplikasi bagi kota/kabupaten di seluruh Indonesia agar dapat lebih maju terutama dalam aspek pelayanan publik bagi masyarakat dengan menggunakan pendekatan teknologi.
“Siap-siap saja, setelah ini akan ada surat edaran dari Kementerian PAN-RB, kita wajibkan seluruh kabupaten/kota mengikuti acara ini,” ungkap Asman. Ia mengatakan akan terus mendorong kegiatan positif ini untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, lanjutnya, forum ini merupakan sinergi lintas pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sebagai penguatan bagi implementasi e-government dari aspek yuridis, saat ini Kementerian PANRB sedang membahas secara intensif Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Ditambahkan Asman, sejalan dengan Smart City Forum, Kementerian PANRB juga tengah menginisiasi penyelenggaran e-Government Summit yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 September mendatang. “Mudah-mudahan kedua event tersebut bisa terselenggara dengan baik, sehingga cita-cita bangsa kita untuk menciptakan high level networking antar instansi pemerintah, maupun antara pemerintah dengan masyarakat dan sektor swasta dapat terwujud,” paparnya.
Penandatanganan MoU
Sebagai wujud konkret kolaborasi antar kepala daerah, Ridwan Kamil melaksanakan penandatanganan MoU dengan 23 Kabupaten/Kota se-Indonesia terkait kerja sama antar daerah. Adapun kota kabupaten yang menandatangani Nota Kesepahaman hari ini antara lain Kota Palu, Kota Sungai Penuh, Kota Depok, Kota Solok, Kota Bontang, Kota Mobagu, Kota Banda Aceh, Kota Bitung, Kota Tegal, Kota Palopo, Kota Batam, Kota Tangerang, Kota Ternate, Kota Langsa, Kota Sabang, Kota Jambi.
Selanjutnya, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Balangan, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Bangka Selatan.
Kesimpulan ISCF
Semangat membangun smart city di Indonesia telah dinyalakan oleh Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil melalui penyelenggaraan ISCF. Prinsip yang dipegangnya, “Tingkatkan kolaborasi, kurangi kompetisi, karena kita NKRI.”
Di akhir forum yang melibatkan tiga komponen stakeholder smart city ini, yakni regulator, pemerintah daerah, dan industri penyedia jasa teknologi IT, Ridwan membacakan Kesepakatan Bandung “Menuju Indonesia Smart Nation” yang berbunyi:
- Integrasi konsep dan platform smart city sebagai fondasi Indonesia Smart Nation
- Kolaborasi antar pemerintah daerah untuk saling bersinergi dalam pembangunan sistem smart city di wilayah masing-masing.
- Fasilitasi peningkatan sinergi antara akademisi, bisnis, pemerintah, dan komunitas untuk mewujudkan smart city.
- Berbagi pakai aplikasi untuk mempercepat dan mengefesiensikan pembangunan smart city melalui tempat penyimpanan (repository) nasional.
Penutupan ISCF 2016
Penutupan ISCF 2016 secara resmi dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo didampingi oleh Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil, Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomato, Wali Kota Semarang Hendar Prihadi, dan Kepala UPT Smart City DKI Jakarta, Setiaji. Dalam sambutannya, Tjahyo menyambut baik konsep smart city untuk diterapkan di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Ia memaparkan, smart city adalah konsep penataan kota secara terintegrasi. Penggunaannya di daerah akan semakin mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Konsep penataan ini yang Presiden Jokowi inginkan. Pola pikir para kepala daerah itu harus dirubah, pembangunan itu tidak hanya 5 atau 10 tahun saja,” terang Tjahjo.
Ia mengatakan telah melihat berbagai konsep penataan kota di berbagai daerah. Hasilnya, ia menemukan bahwa kunci keberhasilan penataan kota terletak pada sinergitas antar lembaga. Begitu pula dengan smary city ini. “Kuncinya adalah adanya sinergi antar kota antar wilayah untuk membangun sebuah jaringan pembangunan yang terkonsep,” kata Tjahjo. Ia menekankan pentingnya keberanian para kepala daerah untuk berinovasi.
Ia menambahkan, smart city bertujuan untuk menciptakan perencanaan dan pengembangan kota yang layak huni. Selain itu, juga meningkatkan produktivitas daerah dan daya saing daerah untuk berkompetisi di tingkat global. Smart city, juga melingkupi berbagai dimensi, yakni smart economy, smart mobility, smart environment, smart government, smart living, dan smart people. Kesemua dimensi tersebut harus berjalan berdampingan. Hal ini merupakan bagian dari tujuan otonomi daerah. Dan hingga kini, pemerintah pusat juga tengah berupaya untuk memperbaharui tata kelola pemerintahan. (Adv/Lintasjabar.com)
