BANDUNG LJ – Menyeruaknya temuan kasus PNS fiktif di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Barat (jabar) mendapat sorotan tajam dari legislator masalah yang baru diketahui DPRD, terutama Komisi I DPRD Provinsi Jabar.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jabar Syahrir menyatakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) fiktif di Jabar yang menerima gaji harus diusut tuntas agar tidak merugikan keuangan negara.
“Hal ini sangat merugikan negara dan harus segera diusut tuntas,” kata Syahrir politikus muda dari partai Gerindra ini kepada wartawan di Bandung, Kamis (21/4).
Menurut dia temuan kasus PNS fiktif itu merupakan masalah yang baru diketahui DPRD, terutama Komisi I DPRD Provinsi Jabar. Kasus PNS fiktif itu tidak pernah dilaporkan sebelumnya oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar kepada legislatif. Pihaknya segera membahas PNS fiktif di Provinsi Jabar dengan BKD Jabar untuk mengetahui persoalan dan penyelesaiannya.
“Namanya, alamatnya, kan harusnya jelas,” katanya. Berdasarkan data dari BKD Jabar jumlah PNS fiktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar sebanyak 120 orang. Mereka selama ini mendapatkan gaji dari negara melalui rekeningnya masing-masing dengan kerugian uang negara diperkirakan Rp2,8 miliar jika ditotalkan dalam setahun. (Ydi)
