BANDUNG, LINTAS JABAR – Ketua Umum Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (Aspanji) Jawa Barat, H. Yayat S Andhie SE. MM angkat bicara dan turut menyayangkan dengan beredarnya flayer yang menyebut akan dilaksanakannya Musyawarah Provinsi (Muprov) Kadin Jawa Barat ke VIII versi Caretaker yang disebut-sebut direncanakan akan berlangsung pada 3 Maret 2025.
Yayat S. Andhie atau akrab disapa Abah Yayat menegaskan Kadin Jawa Barat telah melaksanakan Muprov pada 15 Oktober 2024 yang lalu dan bahkan dihadiri oleh seluruh Kadin Kota dan Kadin Kabupaten di Jawa Barat.
Begitu juga, sambungnya, Muprov itu dihadiri pula Asosiasi dan Himpunan Pengusaha Jawa Barat sebagai Anggota Luar Biasa Kadin dan telah memilih dan menetapkan Almer Faiq Rusyidi sebagai Ketua Kadin Jawa Barat secara aklamasi periode 2024-2029.
“Karenanya dengan beredarnya flayer yang terpangpang ada foto Anindya Bakrie, Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi dan Agung Suryamal sebagai Ketua Caretaker Kadin JawaBarat, tertulis akan dilaksanakannya Muprov. Jika itu dibiarkan dan tidak adanya turun tangan dari Kadin Indonesia atau baik dari Pemprov Jabar maupun pihak kepolisian, kita khawatir justru bisa berpotensi terjadi keributan antara para pengusaha di Jawa Barat khususnya yang tergabung dalam kepengurusan Kadin masing-masing,” ujar Abah Yayat, Sabtu, (1/3/2025).
Abah Yayat pun mempertanyakan foto Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang tertempel pada flayer tersebut. Apakah gubernur sendiri mengetahui atau malah justru photonya dipajang tanpa sepengetahuannya.
“Karena yang saya tahu, Kang Dedi Mulyadi itu pasti tidak akan menyetujui, apalagi bersedia hadir di Muprov Kadin Jabar tersebut kalau di tubuh Kadin Jabar sensiri masih ada konflik,” katanya.
“Apalagi di bulan Ramadhan yang semua orang lagi mencari kebaikan, khusu beribadah dan mencari ridho nya Allah SWT. Apakah tidak ada bulan lain selain bulan Ramadhan ini? Apakah memang harus dilaksanakan di bulan suci ini? Kemana itu pikirannya. Saya lihat ada tukang adu domba yang memang ingin pengusaha Jabar ini ribut,” katanya.
Ia juga menyebut, ungkapan senada terlontar sebelumnya dari Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Jawa Barat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD ABUJAPI) Jawa Barat. Diketahui, BPD ABUJAPI memiliki massa sangat banyak di Jabar, dan banyak lagi pengurus Kadin Jabar yang juga mempunyai massanya ribuan.
“Pelaksanaan Muprov tanggal 15 Oktober 2024 itu sudah dilaksanakan dengan mekanisme yang sesuai dengan aturan AD/ART dan PO Kadin yang berlaku, serta dibuka oleh Ketum Arsyad Rasyid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia yang sah dan telah dilantik dan dikukuhkan pada bulan Januari 2025. Dan ini harus sudah selesai. Mau apalagi?,” pungkasnya. (Red)
