BANDUNG LJ – Menjelang diberlakukannya MEA(masyarakat ekonomi asean) yang mana produk barang dan jasa dapat dengan bebas masuk ke Indonesia. Menyikapi kondisi tersebut Pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Jawa Barat mengelar Hearing Dialog dengan masyarkat Kabupaten Tasikmalaya bertempat di Rajapola, Kamis(4/6).
Kepala Bagian Humas dan Protokol Setwan DPRD Jabar,Nanang Saefudin,S,Sos.,Msi mengatakan kegiatan ini mengambil tema”Peran DPRD dalam mengoptimalkan fungsikoperasi untuk mendorong peningkatan industri kerajinan anayaman Mendong di Kabupaten Tasikmalaya.
Lebih lanjut dikatakan Nanang maksud dan tujuan kegiatan ini untuk sosialisasi program kerja dan menyerap aspirasi masyarakat. Sesuai dengan fungsi DPRD terbagi dalam tiga fungsi yakni fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Penyusunan anggaran menjadi salah satu prioritas dalam menjalankan fungsi untuk mengelola dan mengalokasikan anggaran yang bersifat stimulan,kata pejabat yang mantan wartawan ini.
Ketua Komisi II DPRD Jabar, Ir.Ridho Budiman Utama mengatakan, dengan diberlakukan MEA satu sisi membawa peluang dan sisi lain bisa menjadi ancaman produk kerajinan masyarakat,untuk itu lah pihak legislatif yang duduk sebagai wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral mensosialisasikan akan di berlakukan MEA tersebut sehingga masyarakat menjadi tahu,jelas legislator dari PKS ini kepada wartawan seusai acara.
Lebih lanjut dikatakan Ridho,sesuai dengan tupoksi wakil rakyat,pihaknya akan terus medukung dari sisi regulasi dalam hal ini Peraturan Daerah dan Penganggaran untuk pembiayaan kegiatan kemasyarakatan yang berdapak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Sementara itu anggota Komisi II Ali Wardhana mengatakan,pihaknya sepakat dengan masyarakat Rajapola apabila dibuat suatu kawasan ekonomi kreatif dan kampung kerajinan,hal ini menjawab usulan Suryadi dari masyarakat pengrajin. Selain itu juga legislator dari Partai Hanura ini mendukung pemberian batuan itu sebaiknya diberikan besar ke satu kelompok tertentu saja dari pada kebanyak pihak tetapi peuntukannya tidak jelas,namun bila hanya satu kelompok saja pengawasannya mudah dan dapat di monotoring,ini tentunya harus dilakukan bergiliran sehingga semua kelompok mendapatkan dana bantuan dari pemerintah tersebut.
Kegiatan Hearing Dialog ini dikuti anggota Komisi II anatara lain,Drajat Hidayat dari PDIP,Abdul Hadi Wijaya dari PKS,Lina Ruslinawati dari Gerindra dan di dapimpingi juga dari Kepala Bagian Persidangan Eddy Setiawan,Kasubag Layanan dan Informasi,Sudiana.Kasubag Protokol Heni Margawati. (Ydi)
