Komisi V Konsultasi Ke Sumbar Terkait Pengelolaan Anggaran Untuk Kesehatan

  • Bagikan

BANDUNG LJ – Persoalan kesehatan masih menjadi kendala yang cukup besar bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Pasalnya pelayanan kesehatan dan gizi buruk serta masih minimnya pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak masih relatif tinggi.

Karena itu, pemerintah bersama seluruh elemen terkait berupaya mengatasi dengan mengusung konsep kesehatan berbasis masyarakat dengan wujudnya menciptakan desa atau nagari siaga.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung mengatakan, untuk mecari informasi tentang pengelolaan anggaran untuk kesehatan, dewan pertanyakan sejauh mana pengelolaannya di Provinsi Sumatera Barat. Khususnya di bidang kesehatan yang sangat sensitif hampir di segala sektor pemerintahan.

“Bagaimana dengan alokasi 10 persen sesuai untuk fungsi kesehatan dengan undang-undang yang berlaku,” ujar Yomanius dalam rilis yang diterima redaksi LJ di Dinkes Prov Sumbar belum lama ini.

Dia menambahkan, dalam rangka meningkatkan pelayanan fungsi kesehatan, bagaimana menjadikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesma) menjadi ujung tombak dalam pelayanan kesehatan sebelum ditangani oleh fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Selain itu bagaimana dengan pelayanan jaminan kesehatan, khususnya bagi keluarga miskin (gakin). (Ydi)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan