BANDUNG, LINTAS JABAR – Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung dalam beberapa bulan terakhir membawa dampak positif terhadap sektor ekonomi, khususnya pariwisata dan kuliner.
Namun, di balik geliat ekonomi tersebut, Pemerintah Kota Bandung dihadapkan pada tantangan baru berupa meningkatnya inflasi, terutama akibat melonjaknya permintaan bahan pangan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan, tingginya angka inflasi yang terjadi di Kota Bandung saat ini bukan disebabkan berkurangnya stok pangan, melainkan meningkatnya konsumsi masyarakat yang dipicu oleh lonjakan wisatawan.
Menurutnya, sejak akhir tahun 2025 hingga pertengahan 2026, Kota Bandung mengalami peningkatan jumlah pengunjung yang cukup signifikan.
Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor kuliner, perhotelan, pusat perbelanjaan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Bandung sejak Desember sampai sekarang jumlah wisatawannya meningkat berlipat-lipat. Alhamdulillah ini menunjukkan ekonomi kita bergerak. Tetapi konsekuensinya adalah permintaan bahan pangan juga meningkat,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis, 18 Juni 2026.
Ia menjelaskan, Kota Bandung merupakan kota jasa dan perdagangan yang tidak memiliki sumber produksi pangan dalam jumlah besar.
Hampir seluruh kebutuhan pangan masyarakat dipasok dari daerah lain sehingga keseimbangan antara permintaan dan pasokan menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas harga.
Ketika jumlah wisatawan meningkat, kebutuhan bahan pangan untuk hotel, restoran, kafe, hingga pusat kuliner otomatis ikut bertambah. Akibatnya, harga berbagai komoditas di pasar ikut mengalami kenaikan karena tingginya permintaan.
Farhan mengatakan, harga pangan di pasar tidak dapat dibedakan antara kebutuhan masyarakat sehari-hari dengan kebutuhan pelaku usaha kuliner.
“Restoran membeli di pasar yang sama dengan masyarakat. Ketika permintaan meningkat, harga otomatis ikut naik. Dampaknya dirasakan oleh seluruh warga Kota Bandung,” katanya.
Menurut Farhan, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, peningkatan kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Namun di sisi lain, pemerintah harus mampu menjaga agar kenaikan permintaan tidak memicu inflasi yang terlalu tinggi.
Karena itu, Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Bulog, hingga pemerintah daerah pemasok komoditas pangan.
Ia menerangkan, pengendalian inflasi di Kota Bandung selama ini lebih difokuskan pada kelancaran distribusi dibandingkan intervensi harga.
“Kalau di Bandung, kunci pengendalian inflasi adalah suplai dan distribusi. Selama distribusinya lancar, harga relatif bisa dikendalikan,” ungkapnya.
Farhan menilai sistem distribusi pangan Kota Bandung sejauh ini masih berjalan cukup baik. Dua pasar induk, yakni Pasar Induk Gedebage dan Pasar Induk Caringin, menjadi pusat distribusi utama berbagai komoditas yang berasal dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia.
Selain itu, Bulog juga berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan beras, minyak goreng, gula, dan terigu.
Meski demikian, Farhan mengingatkan bahwa perubahan iklim juga menjadi faktor yang perlu diwaspadai dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Menurutnya, komoditas sayuran merupakan jenis pangan yang paling rentan terdampak perubahan cuaca.
“Kalau musim kemarau panjang, produksi sayuran bisa menurun. Itu yang paling saya khawatirkan karena pasokannya bisa langsung berkurang,” ujarnya.
Berbeda dengan sayuran, ia memastikan stok beras relatif aman karena Bulog memiliki cadangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Farhan menjelaskan bahwa di pasaran terdapat tiga kategori beras, yaitu beras program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), beras premium, dan beras khusus.
Menurutnya, permasalahan justru lebih sering terjadi pada kategori beras premium karena menjadi pilihan utama masyarakat.
“Secara statistik beras tersedia. Yang sering bermasalah itu beras premium karena permintaannya paling tinggi,” katanya.
Ia juga menyoroti praktik spekulasi yang masih kerap terjadi pada komoditas tertentu. Sejumlah oknum memanfaatkan tingginya permintaan dengan melakukan penimbunan barang untuk dijual kembali ketika harga naik.
Karena itu, Farhan menegaskan pengawasan terhadap praktik penimbunan akan terus diperkuat sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi.
“Kita tidak boleh membiarkan penimbunan terjadi karena itu yang membuat harga semakin tinggi dan merugikan masyarakat,” tegasnya.
Ia optimistis, dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, distributor, dan masyarakat, Kota Bandung mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga pangan.
“Pariwisata harus terus tumbuh karena menggerakkan ekonomi masyarakat. Tetapi di sisi lain, kita juga harus memastikan kebutuhan pangan tetap tersedia dan harganya terjangkau bagi seluruh warga,” pungkas Farhan. (Red)
