BANDUNG (Lintasjabar.com),- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jabar Netty Prasetyani Heryawan menjelaskan, proses kehidupan sehari-hari menjadi kata kunci dalam proses pemberdayaan gender dimulai dari keluarga. Pasalnya pola pengasuhan keluarga sangat membekas kepada anak.
Menurut Netty,isu utama soal kesetaraan gender dimulai dari lingkungan paling kecil yaitu keluarga. Karena itu, pembelajaran awal soal gender harus ditanamkan melalui contoh orang tua kepada anak ungkapnya dalam acara Roadshow Konsep Gender dalam Pelaksanaan Kehidupan Berkeluarga-Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Pemprov Jabar bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar di Ruang Sanggabuana Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Senin (20/6).
Lebih lanjut dikatakannya, oleh karenanya sangat tidak aneh jika perilaku anak itu akan mirip dengan orang tuanya. Anak pria akan mencontoh ayahnya memperlakukan seorang perempuan dan anak perempuan akan mencontoh ibunya. Ditambahkannya, anak akan meniru orang tuanya dalam menyikapi soal isu gender. Misalnya kondisi ayah yang kerap selalu didahulukan dan mendapat hak khusus dalam sebuah keluarga.
“Sementara sang ibu harus melayani segala kebutuhan keluarga, termasuk ikut menjadi penopang ekonomi keluarga,” ujarnya.
Ditambahkan Netty seharusnya keluarga memberi contoh menghargai hak dan kewajiban masing-masing secara merata. Anak juga harus dibiasakan menghargai perannya, peran orangtua secara benar, sehingga akan mampu menyikapi isu gender juga secara benar.
Sementara terkait hal itu, Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan menyatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), akan terus berupaya mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah melalui pelaksanaan berbagai program-program unggulan, baik yang terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, maupun keluarga berencana.
“Syukur Alhamdulillah, dengan berbagai upaya dan langkah strategis tersebut, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Barat menunjukkan peningkatan,” ujarnya pada acara advokasi pengarusutamaan gender (PUG) kepada pimpinan daerah, DPRD dan Organisai Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang digelar oleh Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Berdasarkan data yang dirilis terakhir oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009, Indeks Pembangunan Gender mencapai 61,84 poin. Demikian pula dengan nilai Indeks Pemberdayaan Gender yang mencapai 55,77 poin, meningkat sebesar 0,26 poin dari tahun 2008 sebesar 55,51 poin.
Berbicara mengenai kesetaraan gender, menurut Gubernur, adalah berbicara tentang konsep dan strategi bagaimana kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan, seperti di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta terwujudnya rasa keadilan, sehingga dikenal dengan istilah kesetaraan dan keadilan gender.
Untuk mewujudkan sebuah keberhasilan dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender tersebut, tentu saja kita semua perlu terus berupaya melakukan berbagai terobosan secara lebih proaktif dan akseleratif. (Ihsan)
