BANDUNG LJ – Kurang lancarnya koordinasi dan komunikasi antar instansi Pemprov Jabar dengan Pemkab Majalengka, dapat mengganggu kelancaran pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati Majalengka.
Karena saat ini, masalah pembebasan lahan BIJB Kertajati belum juga terselesaikan. Terkait dengan itu, maka Dewan mengundang pihak-pihak yang berkepentingan, diantara, Plt Sekda, Bappeda, Dishub, Para Assisten, Biro Investaasi, PT. BIJB (BUMD), termasuk juga Pemkab Majalengka yang dihadiri langsung Bupati Sutrisno.
Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Drs.H. Daddy Rohanady di ruang kerja Komisi IV DDPRD Jabar, Selasa (18/8), mengatakan, diundangnya pihak yang berkopenten ini oleh Dewan (Bamus DPRD Jabar) tentunya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan kendala pembangunan BIJB Kertajati.
“Terutama masalah lahan, karena kalau masalah lahan ini belum juga beres sampai akhir tahun 2015, tentunya dapat menghambat pembangunan infrastruktur BIJB yang telah dicanangkan akan beroperasional pada tahun 2018 mendatang,” terangnya kepada undangan.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Majalengka, Sutrisno, mengungkapkan bahwa masyarakat Majalengka mendukung pembangunan BIJB Kertajati. Namun, sebagian warga yang tinggal di desa Sukamulia dan Sukamukti yang lahannya terkena langsung pembangunan BIJB sampai saat ini, tidak bersedia menerima ganti rugi atau bayar putus. (Ydi)
